PAN kritik penggabungan Kementerian LH dan Kemenhut
Merdeka.com - Ketua Fraksi DPR Partai Amanat Nasional (PAN), Tjatur Sapto Edy angkat bicara terkait penggabungan kementerian lingkungan hidup (Kemen LH) dan Kementerian kehutanan (Kemenhut). Menurutnya kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak sesuai tujuan awal.
"Pertama tentang penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, ini fraksi PAN sungguh menyesalkan. Penggabungan ini yang satu sektoral, yang kedua ini napasnya pembangunan," kata Tjatur Sapto Edy di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (4/11).
Menurutnya hal itu menyebabkan dunia internasional berpandangan buruk terhadap Indonesia. Mereka akan mencap pemerintahan Jokowi tak perhatian terhadap isu-isu lingkungan.
"Ini menjadikan perhatian dunia internasional kepada kita ini kurang bagus. Kita bisa dianggap tidak peka terhadap isu lingkungan yang sekarang ini," terang dia.
Seharusnya pemerintahan Jokowi cukup memperkuat kinerja kementerian lingkungan hidup. Penggabungan kementerian ini pun mempersulit mekanisme kontrol dari pemerintah.
"Harusnya pemerintah lebih fokus pada memperkuat kementerian lingkungan hidup saja. Malah kementerian lingkungan hidup digabung, ini pengawasannya kurang positif," pungkas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaPerkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu.
Baca Selengkapnya"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaBEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaDapat mengurangi permasalahan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Baca SelengkapnyaRamai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnya