PAN cari tahu kebenaran informasi Patrialis Akbar diciduk KPK
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan yudikatif. Kabar yang beredar, pejabat tersebut adalah salah satu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Patrialis Akbar.
Patrialis merupakan mantan politisi Partai Amanat Nasional. Dia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi PAN selama dua periode. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku belum mendapatkan informasi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkena OTT oleh KPK adalah Patrialis.
"Belum ada info, kami juga masih cari konfirmasi," kata Eddy saat dihubungi, Kamis (26/1).
Eddy menegaskan Patrialis bukan lagi kader PAN sejak melepas jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM era Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009-2011 dan bertugas sebagai Hakim MK.
"Oh enggak dong, kan semenjak jadi MK tidak boleh berpartai," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan adanya penangkapan tersebut. Namun penjelasan lengkap soal OTT baru disampaikan siang nanti.
"Benar, ada OTT yang dilakukan KPK di Jakarta. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini," kata Agus saat dikonfirmasi terpisah.
Selain Hakim MK, kabarnya ada lima orang yang ikut diamankan penyidik.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasatgas KPK mengaku belum ada perkembangan terbaru keberadaan DPO politikus PDI Perjuangan itu.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaCak Imin sampai dan disambut oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnya