Merdeka.com - Ombudsman RI telah menerima laporan kasus dugaan maladministrasi dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pemecatannya Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan dilayangkan Evi itu diterima pihak Pengaduan Masyarakat (Dumas) Ombudsman pada Senin (23/3).

"Kalau laporan KPU itu kan sudah ditanda tangani keasistenan Dumas," kata anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih saat dihubungi merdeka.com, Jumat (27/3).

Alamsyah menjelaskan, setelah diterima pihak Dumas laporan itu dilanjutkan ke dalam tahap verifikasi awal selama 14 hari. Setelah itu laporan itu bakal dibawa ke rapat pleno.

"Setelah di Dumas harusnya dibawa ke pleno tapi dalam keadaan seperti ini enggak mungkin ada orang bekerja di kantor semua dari rumah," kata Alamsyah.

Dia mengatakan, dari verifikasi awal laporan dilayangkan Evi itu masuk kewenangan Ombudsman. Akan tetapi keputusan apakah putusan DKPP terkait pemecatan Evi sebagai anggota KPU terjadi maladministrasi masih menunggu rapat pleno.

"Kalau kita lihat memang itu ada kewenangan Ombudsman untuk mendalami apakah ada maladministrasi atau tidak," tandasnya.

Evi Novida Ginting Manik sebelumnya melaporkan DKPP ke Ombudsman pada Senin (23/3). Evi Novida Ginting Manik yang didampingi kuasa hukumnya, Fadli Nasution menduga adanya maladministrasi dalam putusan DKPP yang memberhentikannya dari keanggotaan KPU.

Dalam laporannya, Evi juga ditemani Ketua KPU Arief Budiman, anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra. Laporan itu diterima anggota Ombudsman Alamsyah Saragih.

Dalam laporannya, Evi mengatakan caleg DPRD Kalimantan Barat dari Partai Gerindra Hendri Makaluasc telah mencabut aduannya kepada DKPP secara lisan dan tertulis. Pencabutan aduan ini disampaikan Hendri pada sidang pendahuluan 13 November 2019 atau sebelum dalil-dalil dalam pokok pengaduannya dibacakan di hadapan persidangan. Untuk itu, Evi Novida Ginting Manik menilai pengaduan Hendri seharusnya dinyatakan gugur dan batal demi hukum.

Evi juga menilai proses pembuktian menjadi tidak sempurna dan cacat hukum. Hal ini lantaran meski DKPP memutuskan sidang tetap dilanjutkan pada persidangan kedua pada 17 Januari 2020 dengan agenda pembuktian, Hendri tidak hadir lagi dan tidak ada pihak yang membuktikan pokok perkara dengan alat bukti maupun saksi. Padahal, terdapat asas hukum "siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan".

Sementara tanpa dihadiri Hendri, dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada KPU, tidak ada lagi pihak yang dapat membuktikannya. Tak hanya itu, Evi menyatakan tidak pernah menghadiri persidangan DKPP karena alasan dinas dan kesehatan (operasi) yang bersamaan dengan jadwal sidang DKPP. Sehingga secara pribadi sebagai pihak yang diputus telah melanggar kode etik, Evi tidak pernah diperiksa dan memberikan jawaban dalam persidangan.

Tak hanya itu, dalam laporannya ini, Evi menyatakan, Keputusan KPU Kalbar menetapkan perolehan suara dan caleg terpilih DPRD Provinsi Kalbar di Dapil Kalbar 6, semata-mata hanyalah menjalankan Putusan MK yang bersifat final dan binding, sebagaimana arahan kebijakan dari KPU RI yang diputuskan secara kolektif kolegial. Evi juga mengatakan jika Putusan DKPP diambil dalam rapat pleno tertutup yang hanya dihadiri 4 orang dari seharusnya 7 orang atau minimal 5 orang dalam keadaan tertentu.