Ombudsman Nilai Polri Lakukan Malaadministrasi Tangani Demo 21-22 Mei

Jumat, 11 Oktober 2019 00:28 Reporter : Wisnoe Moerti
Ombudsman Nilai Polri Lakukan Malaadministrasi Tangani Demo 21-22 Mei Aksi 22 Mei Berujung Bentrok. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Ombudsman menemukan adanya malaadministrasi yang dilakukan Kepolisian RI ketika menjalankan tugas dan kewenangannya menangani unjuk rasa 21—23 Mei 2019 yang berakhir ricuh.

Dilansir Antara di Jakarta, Kamis (10/10), anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu menjelaskan, temuan itu merupakan kesimpulan dari rapid assessment (RA) yang dilakukan Ombudsman.

Setidaknya ada empat poin malaadministrasi Polri dalam menangani unjuk rasa ketika itu. Pertama, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, dan tidak kompeten pada perencanaan dan plotting pasukan.

"Ada perkiraan-perkiraan yang dibuat intelijen itu kurang tepat dalam memprediksi jumlah, posisi, dan waktu sehingga kemudian terimplikasi pada ketidakkompetenan dalam mendeteksi kalau akan ada kerusuhan yang lebih besar," katanya.

Kedua, cara polisi dalam bertindak menjalankan tugas dan kewenangannya semestinya didasarkan pada KUHP dan peraturan Kapolri, termasuk penggunaan senjata oleh aparat. Namun dari temuan Ombudsman sebagai upaya melakukan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan tidak efektif sehingga ada penyimpangan prosedur.

Ketiga terkait penegakan hukum terhadap tersangka dan anak di bawah umur. Keempat terkait dengan penanganan korban, serta barang bukti.

"Jadi, itu empat hal yang terindikasi malaadministrasi. Ombudsman minta jangan lagi terulang penanggulangan demo dan kerusuhan seperti ini sampai jatuh korban luka. Bahkan, meninggal dunia," katanya.

Ninik memandang perlu ada perbaikan secara sistemik di internal Polri, antara lain, revisi kebijakan, profesional anggota, dan transparansi kinerja.

Dalam bekerja, Tim Ombudsman telah mengumpulkan fakta, bukti, mendengarkan informasi, serta temuan banyak pihak, termasuk Polri.

"Kami melihat implementasi SOP yang dibuat dan dilakukan oleh Polri di lapangan dan dampak yang terjadi, masih perlu pembenahan yang tentu saja memerlukan komitmen dan kerja keras para pimpinan Polri," tegas Ninik.

Dengan adanya temuan ini, ke depannya masyarakat juga diharapkan mampu memberikan pengawasan terhadap kinerja pada pelayanan publik Polri dan pengendalian demonstrasi ke depan.

Temuan itu menjadi saran yang akan disampaikan kepada Polri untuk perbaikan pelayanan publik dan pengendalian aksi unjuk rasa yang dilakukan Polri. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini