Novel Baswedan: Pelantikan ASN untuk Membuat 75 Pegawai KPK Gagal TWK Putus Asa

Merdeka.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menduga pelantikan 1.271 pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) untuk menjatuhkan mental dirinya dan 74 pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Menurut Novel, hal tersebut tak akan pernah terjadi. Novel menegaskan dirinya dan 74 pegawai KPK tak lulus TWK tak putus asa berjuang memberantas tindak pidana korupsi.

"Saya menduga upaya memaksakan pelantikan untuk membuat 75 pegawai KPK ini putus asa atau kecewa. Tapi saya yakin tidak terjadi demikian, karena komitmen kawan-kawan (75 orang) ini benar-benar untuk menjaga harapan agar tetap bisa berbuat dalam upaya memberantas korupsi," ujar Novel kepada Liputan6.com, Rabu (2/6/2021).

Novel menduga, pelantikan terhadap 1.271 pegawai menjadi ASN pada, Selasa 1 Juni 2021 adalah kemauan Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Novel, Firli memaksakan pelantikan meski tes wawasan kebangsaan masih menjadi polemik.

"Setahu saya yang memaksakan diri untuk dilakukan pelantikan pada 1 Juni 2021 adalah Pak Firli Bahuri. Tidak ada aturan atau norma yang memerlukan pelantikan secara terburu-buru seperti ini," kata Novel.

Novel kian yakin Firli memiliki kepentingan tertentu dalam proses pelantikan ASN terhadap pegawai KPK. Menurut Novel, tujuan Firli adalah menyingkirkan 75 pegawai yang tak lulus TWK dan tak dilantik sebagai ASN pada Selasa 1 Juni 2021 kemarin.

"Hal ini menambah keyakinan bahwa ada suatu kepentingan Firli Bahuri untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang bekerja baik," kata Novel.

Sementara itu, penyelidik senior KPK Harun Al Rasyid mengungkap Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri ngotot melantik 1.271 pegawai lembaga antirasuah menjadi ASN. Padahal, hampir sebagian pegawai yang lulus TWK meminta penundaan pelantikan.

Menurut Harun, dua pimpinan KPK, yakni Nurul Ghufron (NG) dan Alexander Marwata (AM) sempat meminta pelantikan ditunda hingga polemik TWK selesai. Namun menurut Harun, Firli Bahuri ngotot melaksakan pelantikan.

"Teman-teman yang memenuhi syarat (sekitar 600 orang) juga sudah mengajukan untuk menunda pelantikan tersebut. Dua pimpinan KPK (NG dan AM) berdasarkan cerita ke kami juga sudah ngotot untuk tidak melantik terburu-buru sampai persoalan dan polemik TWK ini selesai, tapi Firli Bahuri tetap tak bergeming," ujar Harun kepada Liputan6.com, Senin (1/6/2021).

Menurut Harun, tindakan Firli itu menandakan telah hilangnya kolektif kolegial pada pimpinan KPK. Harun merupakan satu dari 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Jadi sebenarnya sudah tidak ada kolektif kolegial di tubuh pimpinan KPK," kata Harun.

Reporter: Fachrur Rozie