Merdeka.com - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman membeberkan alasan umat Islam melakukan aksi bela Islam 411 dan 212. Hal itu disampaikan Munarman saat menjadi saksi fakta dalam sidang lanjutan praperadilan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan berbau SARA.

"Sebagaimana yang kita saksikan, umat Islam sudah berkali-kali melakukan protes pada saat pejabat gubernur dan dilantik," kata Munarman dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (14/12).

Dia menyebut aksi bela Islam adalah reaksi warga Jakarta atas kepemimpinan Ahok yang dianggap arogan, tidak adil dan ketidak berpihakannya pada rakyat kecil kemudian memantik reaksi seluruh masyarakat Indonesia.

"Reaksi penolakan warga Jakarta yang kemudian menjadi reaksi warga negara Indonesia itu lebih disebabkan karena arogansi, karena kekerasan verbal, karena ketidakadilan, karena ketidak berpihakan pembangunan yang dilakukan oleh gubernur DKI," ucap dia.

Selain itu, Munarman mengatakan bahwa aksi bela Islam juga terjadi lantaran Ahok dianggap telah melecehkan dan menistakan agama Islam. Dia kembali menegaskan, video yang diunggah Buni Yani tidak ada kaitannya dengan aksi bela Islam.

"Bahwa aksi-aksi itu tidak terkait dengan video yang di upload sama Buni Yani. Karena video itu aslinya sudah di upload lebih dulu. Bahwa aksi di lapangan, itu soal manajemen saja, bagaimana kita mengkonsolidasi massa sebetulnya," pungkas Munarman.

Sebelumnya, dalam sidang praperadilan yang digelar pada Selasa (13/12) kemarin, Buni Yani mengklaim penetapan status tersangka terhadap dirinya tidak sah dengan dalih bertentangan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Diketahui, Buni Yani sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Buni Yani dijerat Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman di atas enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.