Merdeka > News

MPR Harap Daerah yang Realisasikan 40% Belanja Produk Dalam Negeri Dapat Penghargaan

Jumat, 3 Juni 2022 21:03 Reporter : Bachtiarudin Alam
MPR Harap Daerah yang Realisasikan 40% Belanja Produk Dalam Negeri Dapat Penghargaan Bamsoet Ajak DPD RI Kaji Urgensi PPHN. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta kepada pemerintah agar menyiapkan reward and punishment (penghargaan dan hukuman) bagi daerah yang berhasil merealisasikan aturan alokasi 40% dana APBD untuk belanja produk dalam negeri.

"Pemerintah pusat juga dapat memberikan reward and punishment (bagi pemerintah daerah)," kata Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/6).

Bamsoet menggambarkan reward itu bisa diberikan kepada daerah yang telah berhasil menggunakan APBD minimal 40 persen untuk belanja produk dalam negeri.

Sementara untuk punishment atau peringatan, bisa berbentuk, sampai tidak menyetujui APBD yang telah diajukan untuk daerah yang belum bisa merealisasikan dan mengalokasikan 40 persen untuk belanja produk dalam negeri.

"Perlu pemahaman kepada pemerintah daerah, bahwa alokasi dana sebesar 40 persen untuk belanja produk dalam negeri tersebut bertujuan untuk menggairahkan dunia usaha di daerah dan tumbuhkan perekonomian nasional," imbuhnya.

2 dari 2 halaman

Di sisi lain, Bamsoet juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap aturan ini yang langsung dilakukan pemerintah pusat melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP dan Inspektorat Daerah.

"Agar realisasi 40 persen anggaran untuk belanja produk dalam negeri sebagaimana arahan pemerintah pusat dapat terealisasi dengan baik," ujar ia.

Agar apa yang direncanakan berjalan dengan lancar, Bamsoet juga meminta pemerintah pusat dapat memberikan pendampingan dan solusi bagi daerah yang mengalami kesulitan dan hambatan untuk merealisasikan aturan ini.

Pasalnya, rencana ini juga harus didukung pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, memastikan produk-produk dalam negeri dapat memenuhi nilai guna dan kebutuhan tiap daerah.

"Utamanya kebutuhan tiap instansi yang akan menggunakan 40 persen anggarannya untuk belanja produk dalam negeri, dan menjamin kualitas produk dalam negeri juga tidak kalah saing dengan produk-produk impor," tuturnya. [eko]

Baca juga:
Mendagri Wajibkan APBD Mencantumkan Belanja 40 Persen Produk Dalam Negeri
Bima Arya Wajibkan ASN Kota Bogor Berpakaian Kasual Produk Lokal saat Hari Selasa
Vending Machine UMKM Bisa Dorong Masyarakat Cinta Produk Lokal
Kementerian PUPR Catat Belanja Produk Lokal Capai Rp80,4 Triliun
PUPR Siap Gelontorkan Rp42 T Belanja Produk Dalam Negeri
Maruf Amin Minta Utamakan Produk Dalam Negeri dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Kemendagri: Dari 34 Provinsi, Hanya Tiga yang Ekonominya Tumbuh Positif
Kemendagri: Dari 34 Provinsi, Hanya Tiga yang Ekonominya Tumbuh Positif
Komisi II DPR Dicurhati Walikota Sukabumi Honor PPPK Dibebankan ke Daerah
Komisi II DPR Dicurhati Walikota Sukabumi Honor PPPK Dibebankan ke Daerah
Potensi Belanja Pemerintah untuk Produk UMKM Tahun ini Capai Rp747 Triliun
Potensi Belanja Pemerintah untuk Produk UMKM Tahun ini Capai Rp747 Triliun
Realisasi APBD DKI 2021 Mencapai Rp65,69, Triliun
Realisasi APBD DKI 2021 Mencapai Rp65,69, Triliun
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. APBD
  3. Ketua MPR Bambang Soesatyo
  4. Viral Hari Ini
  5. Penyerapan Anggaran
  6. Produk Lokal
  7. Jakarta
  8. Bambang Soesatyo
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Sejarah Rupiah Jadi Mata Uang Indonesia Hingga Keluar Emisi 2022
image

Catat, Ini Syarat Permohonan Sewa Rusunawa JakHABITAT yang Baru Diresmikan Anies
image

Berikut Rincian Bentuk Uang Rupiah Emisi 2022
image

Ini Beda Uang Kertas Lama dan Rupiah Emisi 2022

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi