Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MK pastikan uji kelayakan dan kepatutan Arief Hidayat sesuai Undang-undang

MK pastikan uji kelayakan dan kepatutan Arief Hidayat sesuai Undang-undang Ketua MK Arief Hidayat di Istana. ©2016 Merdeka.com/titin

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat kembali terpilih menjadi hakim konstitusi usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Uji kelayakan dan kepatutan perpanjangan masa jabatan Arief Hidayat menjadi sorotan lantaran saat ini masih memimpin MK.

Masa Jabatan Arief Hidayat berakhir pada April 2018 mendatang. Pria kelahiran Semarang 3 Februari 1956 ini terpilih sebagai ketua MK sejak 2015-2017.

Juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan, pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan jauh sebelum berakhirnya masa jabatan hakim ketua tertuang dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 26 Tahun 2011. Menurut Fajar, surat pemberitahuan masa jabatan hakim berakhir MK mengirimkan surat ke DPR.

"Enam bulan itu dipandang cukup oleh UU untuk kemudian mempersiapkan hakim konstitusi pengganti," kata Fajar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (7/12).

Fajar mengatakan, jika surat dikirimkan dalam waktu yang berdekatan dengan berakhirnya masa jabatan dikhawatirkan ada kekosongan hakim konstitusi. "Kalau terlalu mepet nanti kosong hakim konstitusi. Enggak terlalu bagus juga. Enam bulan itu oleh UU MK dianggap waktu yang cukup bagi lembaga pengusul untuk mempersiapkan pengganti hakim konstitusi," ujarnya.

Fajar menegaskan yang bersurat ke DPR bukan Ketua MK, tapi MK sebagai lembaga. "Meskipun yang tanda tangan Prof Arief tapi sebagai ketua. Suratnya surat resmi institusi dan itu ketua-ketua yang dulu juga begitu. Pak Akil (Mochtar) ketika mau habis (masa jabatan) waktu jadi ketua mengirim surat dan menandatangani. Pak Mahfud juga begitu. Siapa pun hakim yang mau habis (masa jabatan) pokoknya dikasih tahu, kirim surat secara resmi," katanya.

Surat yang dikirim MK itu kemudian menjadi dasar bagi DPR dalam memilih hakim konstitusi. Mekanismenya juga tergantung DPR apakah lewat tim panel ahli, pansel, timsel atau dipilih langsung.

"Sampai hari ini tak ada aturan atau Undang-Undang yang menyeragamkan metode seleksi meskipun teman-teman akademisi sudah lama mengusulkan itu supaya ada standar soal seleksi," jelasnya.

Terkait kritik sejumlah pihak soal pemilihan Arief Hidayat yang tertutup dan tak ada uji publik ditegaskan Fajar merupakan kewenangan DPR. "Itu tanyakan pada DPR. Itu mekanisme DPR. Bukan ditanyakan pada MK karena MK itu hanya user. Siapapun yang dipilih, kirim ke sini, jadi hakim konstitusi," pungkasnya.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kalah Praperadilan, KPK Kaji Penerbitan Sprindik Baru Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

Kalah Praperadilan, KPK Kaji Penerbitan Sprindik Baru Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengawal dan mengawasi proses hukum dalam penanganan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Baca Selengkapnya
Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini

Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan

KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan

Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.

Baca Selengkapnya
Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun

Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun

Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Keppres Ubah Nomenklatur Libur Isa Almasih jadi Yesus Kristus

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres Ubah Nomenklatur Libur Isa Almasih jadi Yesus Kristus

Pada huruf a dokumen itu disebutkan tiga pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut

Baca Selengkapnya
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.

Baca Selengkapnya