Meski dibatalkan Jokowi, PP Muhammadiyah dukung sekolah 5 hari

Merdeka.com - Meski telah dibatalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendapat dukungan dari PP Muhammadiyah.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir di sela buka bersama di Gedung Walidah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Senin (19/6). Haedar yakin sepenuhnya langkah yang diambil kadernya tersebut telah melalui pertimbangan dan dasar yang matang.

"Kami yakin sepenuhnya Mendikbud telah berada di jalur yang tepat dan betul-betul menjabarkan kebijakan presiden tentang pendidikan karakter. Pak Muhadjir itu satu-satunya menteri yang berasal dari pendidikan keguruan. Sehingga memahami betul seluk beluk dunia pendidikan," ujar Haedar.

Haedar mengatakan PP Muhammadiyah sudah mengkaji kebijakan Mendikbud terkait Penguatan Pendidikan Karakter yang mengubah waktu sekolah menjadi 5 hari dan 8 jam per hari. Banyak manfaat yang diperoleh jika kebijakan itu diterapkan.

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak, pada hari Sabtu dan Minggu anak tak mendapatkan pendidikan, Muhammadiyah justru tak mengkhawatirkannya. Haedar menilai, pendidikan sepenuhnya anak justru menjadi tanggung jawab keluarga, termasuk pendidikan agama. Rumah dan lingkungan keluarga menjadi tempat yang tepat untuk membangun karakter anak.

Karena itu PP Muhammadiyah minta kepada presiden untuk membackup kebijakan menteri tersebut demi tegaknya pendidikan karakter dan kualitas pendidikan indonesia di masa mendatang.

"Dengan demikian kebijakan ini akan berjalan sesuai tahapannya. Sikap ini obyektif, dan bukan hanya karena Mendikbud kader Muhammadiyah. Dalam hal tag amnesti misalnya, PP Muhammadiyah juga mendukung, karena untuk kepentingan negara. Jangka panjang, kita harus introspeksi karena pendidikan kita ketinggalan dengan negara lain," tandasnya.

Lebih lanjut Mendikbud menegaskan, bangsa Indonesia harus mengambil langkah berani. Tingkat daya saing Indonesia juga tertinggal, jadi harus ada lompatan.

"Langkah Mendikbud ini sebagai terobosan. Jika nanti ada peraturan presiden harus memperkuat kebijakan menteri," pungkasnya.