Merdeka.com - Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) independen dalam bekerja. Dia tidak meragukan independensi dan ketegasan MK, tapi khawatir terhadap konsistensi MK dalam mengambil keputusan.

"Saya kira MK independen dalam bekerja. Sekalipun memang para hakim berasal dari 3 institusi, tetapi baik itu sistem seleksi maupun kewenangan dan sistem kerja, saya bisa memastikan bahwa mereka independen," ungkapnya setelah konferensi pers pada Minggu (18/8).

Melalui riset, Setara menemukan tiga putusan yang menggambarkan inkonsistensi MK, yaitu pada isu mengenai batas usia perkawinan bagi perempuan, penghitungan cepat hasil Pemilu, dan pengumuman hasil survei di masa tenang.

"Concern kami adalah soal konsistensi, bukan soal ketegasan. MK harus konsisten pada putusan-putusan yang pernah dia putus. Kalau diajukan persoalan yang sama, seharusnya MK memutus hal yang sama," katanya.

Living constitution atau konstitusi yang hidup sering dijadikan alasan MK apabila terdapat putusan yang berbeda pada kasus yang sama. Ismail merasa hal tersebut tidak tepat.

"Alasan living constitution saya kira tidak tepat digunakan dalam memutus perkara yang sama, karena itu digunakan atau diadopsi ketika membentuk konstitusi atau UU. Tapi ini butuh waktu yang panjang. Tidak 1 sampai 2 tahun inkonsisten tapi dengan alasan living constitution," ungkapnya.

Meski begitu, dari segi manajemen peradilan konstitusi modern, menurutnya, MK mengalami kemajuan signifikan.

"MK belajar betul dari peristiwa-peristiwa masa lalu seperti penangkapan Akil Mochtar, Patrialis Akbar, ada perubahan signifikan soal batas waktu berperkara. Lalu, ada juga pengaturan dimissal proses. MK menghemat menggunakan anggaran negara dengan memastikan perkara-perkara negara yang memang tak layak diperiksa MK segera diputus," kata Ismail.

Reporter Magang: Ahdania Kirana