Menkum HAM Isyaratkan Ada Upaya Kacaukan Suasana Jelang Pelantikan Jokowi
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menyiratkan ada sekelompok yang mencoba untuk mengacaukan suasana pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, terlebih jelang pelantikan. Menkum HAM Yasonna H Laoly juga membenarkan hal ini. Bahkan ada indikasi saat kerusuhan massa di depan DPR RI selasa kemarin.
"Setelah kita teliti, rupanya ada gerakan sistem, gerakan tambahan. Ada itu kemarin. Setelah kita tunjukan ada. Kalian tahu. Barang sudah viral kan. Saya tanya, kalau sampai merusak membakar mobil orang. Emang begitu caranya," kata Yasonna di kantornya, Jakarta, Rabu (25/9).
Saat ditegaskan kembali, ada upaya ingin mengacaukan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dia menyerahkan kembali agar Wiranto menjelaskannya. Namun, politisi PDIP ini, membenarkan telah merapatkan hal tersebut.
"Tanya, tanya Menko Polhukam. Itu bukan otoritas (saya). Tetapi saya tahu, kami rapatkan," ungkap Yasonna.
Dia pun menuturkan, ini bukan asal bunyi saja alias asbun. Meskipun, dirinya kembali menyerahkan kepada Wiranto untuk menjelaskan.
"Adalah. Kita enggak asbun kok. Adalah. Enggak usah kita persoalkan. Ada, tanya Pak Menko," tukasnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto enggan bicara banyak mengenai hal ini. Dia tak membenarkan juga tak menolak.
"Kalau saya bicara, nanti menuduh. Kalau nanti yang bertugas. Kalau ini yang jawab, tanyanya teman-teman intelijen. Saya enggak punya alat ukur apapun. Saya enggak bicara tanpa ada fakta. Tanyanya ke Pak Budi Gunawan," pungkasnya.
Sebelumnya, Wiranto menyadari akan menghangatnya suasana politik nasional. Dia menegaskan, situasi akan berjalan aman dan kondusif.
Namun, dia memberi sinyal ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan. Sehingga dirinya meminta jangan ada yang terpancing.
"Kalau ditanya aman apa tidak? Ya Insyaallah terjaga. Karena itu, proses yang sudah melalui jalan panjang. Rakyat sudah mengakui. Kita harus konsisten. Jangan mudah terpancing oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan," kata Wiranto.
Dia menjelaskan, bahwa demokrasi Indonesia melalui kontestasi Pemilu kemarin sudah dijalankan dengan baik. Bahkan semua proses hukum sudah selesai diperkarakan melalui Mahkamah Konstitusi.
"Artinya, proses hukum tertinggi di Indonesia sudah memutuskan siapa pemenang dari proses Pemilu, Pilpres yang dimenangkan Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin. Kewajiban kita semua untuk menjaga proses ini sampai ujung, yakni pelantikan Presiden dan DPR," ungkap Wiranto.
Karena itu, dia meminta jangan ada pihak-pihak yang diduga akan mengacaukan proses itu. "Membuat onar, membangun opini-opini, mendelegitimasi pemerintah yang ujung-ujungnya, diduga mengacaukan proses pelantikan DPR dan Presiden," tutur Wiranto.
Menurutnya, ini jangan mengacaukan proses demokrasi di Indonesia.
Senada, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, ada pihak ketiga yang memproduksi hoaks, dengan memanfaatkan situasi Papua dan aksi di DPR saat ini.
Dia meminta, masyarakat tetap tenang. Dan tak mudah terprovokasi.
"Tolong jangan mudah terpengaruh. Dinamika seperti ini, baik di Papua maupun di berkaitan dengan masalah DPR ada pihak ketiga untuk main hoaks-hoaksan," kata Tito.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.
Baca Selengkapnyahakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnya