MenkopUKM: Kelembagaan Koperasi Nelayan Harus Diperkuat

Merdeka.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa koperasi bisa menjadi pintu bagi pemberdayaan ekonomi para nelayan di Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan terus memperkuat kelembagaan koperasi yang menaungi para nelayan.

"Saya perlu mendapat banyak masukan untuk menyusun formula kebijakan agar lebih tepat sasaran," ucap Teten saat berdialog dengan para nelayan anggota KSPPS BMT Mitra Umat, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan, Jumat (7/8).

Dalam dialog tersebut, Teten ingin menggali lebih dalam apa sebenarnya yang dibutuhkan para nelayan untuk meningkatkan produksi tangkap hingga taraf hidup keluarganya. "Karena, kita memiliki potensi kekayaan laut yang bisa lebih dioptimalkan," kata MenkopUKM.

Untuk memenuhi kebutuhan para nelayan, Teten meyakini bahwa melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, semuanya bisa terpenuhi. "Kita akan bantu dan kembangkan koperasi melalui pembiayaan dana bergulir," tukas Teten.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki Berdialog dengan Nelayan di Pekalongan ©2020 Merdeka.com

Bagi Teten, dengan memperkuat koperasinya, beberapa masalah seperti modal kerja nelayan, pengolahan ikan hasil tangkap, memperbaharui kapal, sampai menambah armada kapal, bisa segera terselesaikan. "Jangan sampai ada produk nelayan yang tidak terserap pasar," tandas MenkopUKM.

Dengan sudah menjadi anggota BMT Mitra Umat, Teten berharap para nelayan bisa lebih fokus dalam menangkap ikan di laut. "Dalam hal ini, koperasi bisa menjadi offtaker dari hasil tangkap para nelayan," imbuh Teten.

MenkopUKM pun akan memperkuat ekosistem supply chain dengan ikan yang berstandar kualitas tinggi. Dari mulai proses tangkap, distribusi, hingga ke konsumen, harus tetap menjaga kualitas ikannya.

Teten mendorong koperasi memiliki industri pengolahan ikan. Sehingga, proses bisnis dari hulu hingga hilir bisa lebih dinikmati para nelayan. "Kita bantu pengembangan usaha dan pembiayaannya, agar para nelayan punya pendapatan yang maksimum," ujar Teten.

Selain itu, Teten mendorong koperasi nelayan untuk menerapkan digitalisasi dalam memasarkan produknya. "Dengan begitu, bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk itu, kemampuan SDM koperasi akan kita tingkatkan melalui program pelatihan," kata Teten.

Dana Bergulir Rp 5 M

Dalam kesempatan yang sama, Dirut LPDB KUMKM Supomo mengatakan bahwa pihaknya sudah menyalurkan pembiayaan dana bergulir bagi KSPPS BMT Mitra Umat sebesar Rp5 miliar pada 27 Juli 2020.

"Pencairan ini merupakan bagian dari program PEN, dengan penundaan cicilan selama enam bulan ke depan," jelas Supomo.

Di samping itu, lanjut Supomo, berdasarkan hasil analisa, koperasi ini bagus dengan laporan keuangan yang dikelola secara profesional. Bahkan, KSPPS BMT Mitra Umat sudah menerapkan sistem online (digitalisasi) dalam operasional usaha dan komunikasi sesama anggota dengan pengurus koperasi.

©2020 Merdeka.com

Sementara Ketua KSPPS BMT Mitra Umat M Zainuddin menjelaskan bahwa koperasi yang dipimpinnya sudah berdiri sejak 1995. Saat ini, wilayah kerja koperasi yang berkantor di Pekalongan itu masih sebatas provinsi Jateng dengan lima kantor cabang dan dua kantor kas pembantu.

Rencananya, lanjut Zainuddin, dalam lima tahun ke depan, koperasinya akan beroperasi secara nasional.

Zainuddin mengakui, dengan mendapat guyuran dana bergulir sebesar Rp5 miliar dari LPDB KUMKM, sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha para anggota yang jumlahnya lebih dari 12 ribu orang.

"Selain nelayan, anggota kita bergerak di sektor usaha perdagangan batik dan sembako, serta industri rumahan," pungkas Zainuddin.

(mdk/hhw)