Menkopolhukam larang warga pakai atribut berbau GAM

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidan Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno memperingatkan agar masyarakat Aceh tak menggunakan lambang dan atribut yang berkaitan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah meminta masyarakat Aceh mematuhi Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Perjanjian Helsinki.

"Ada 2 perjanjian, perjanjian Helsinki dan UU Pemerintah Aceh. Kami gunakan UU sebagai quran, Helsinki sebagai hadis atau pelengkap," kata Tedjo di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

UU Pemerintahan Aceh ‎mencantumkan hak Aceh memiliki Bendera, Lambang, dan Himne tersendiri, namun tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh. Sementara dalam Perjanjian Helsinki pada poin 4.2 di atur bahwa GAM melakukan demobilisasi atas semua 3.000 personel pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan nota kesepahaman ini.

Tedjo menjelaskan, apabila Aceh menuruti pemerintah pusat maka akan ada kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat menjadi kekuasaan daerah. "Kewenangan-kewenangan pusat yang sebagian itu akan diserahkan pada daerah. Jadi daerah itu‎ melaksanakan kewenangan pusat. Ada beberapa yang diminta akan diberikan tapi mereka harus mengubah bendera. Bendera tak boleh yang sekarang, warna dan bentuknya," ungkapnya.

Tedjo menyebut beberapa kewenangan yang bisa diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh, salah satunya adalah pengelolaan pesisir pantai di pulau-pulau. "Sebagian besar (pengelolaan) oleh mereka, diminta Aceh dan kita beri sebagian. Tapi kita minta bendera yang jadi concern itu harus dipenuhi. Ini soal timbal balik saja. Pulau-pulau terluar yang ada di wilayah mereka. Mereka kelola tambang yang ada di pesisir dan teritorial," papar mantan Kasal ini.

Tedjo juga menuturkan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpesan agar Aceh mematuhi hal ini. Pemerintah akan sangat‎ hati-hati menangani masalah ini.

"Wapres mengatakan mereka minta partai GAM mereka ya ganti asal jangan GAM. Bisa partai aceh, partai nasional aceh, ya itu boleh. Bendera juga boleh, PSSI saja punya bendera dan kita kasih. Yang ada kesan GAM itu jangan, itu saja," tegas Tedjo.‎