Menko PMK Targetkan Distribusi Bansos Rampung Maret 2022
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy optimistis target 100% penyaluran bansos pemerintah akan dapat tercapai pada minggu pertama di bulan Maret.
Menurutnya, pencapaian penyaluran bansos baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako, rata-rata sudah di atas 30%.
“Untuk bansos alhamdulillah lancar. Rata-rata sudah mencapai di atas 30%. Diharapkan 3 Maret nanti kelar, semua sudah tersalurkan, baik itu PKH ataupun BPNT/Sembako,” ujarnya saat meninjau penyaluran bansos di Desa Canden, Dukuh Sembung, Kabupaten Boyolali, dikutip Sabtu (26/2).
Presiden Jokowi sebelumnya telah memerintahkan untuk percepatan penyaluran bansos agar dapat diselesaikan hingga akhir Februari. Pemerintah, kata dia, telah berusaha maksimal dengan berbagai langkah efektif untuk dapat mencapai target tersebut.
“Ini sudah sangat super khusus. Kenaikan rata-rata perhari (penyaluran bansos) sudah bagus. Paling tidak kita harapkan awal minggu pertama bulan Maret sudah tercapai. Kalau tidak 100%, biasa itu masih ada sisanya, nanti akan kita kejar,” ucapnya
Dia meminta kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia agar dapat ikut memantau dan mengecek secara detil distribusi bansos di daerah masing-masing. Bahkan, bukan hanya sampai pada penyaluran diterima tetapi memastikan bansos tersebut telah dimanfaatkan oleh KPM.
“Yang lambat supaya dikawal, didorong terutama dari pihak bank Himbara ataupun PT Pos agar betul-betul sampai kepada yang berhak. Bansos ini harus benar-benar telah sampai diterima dan dimanfaatkan oleh KPM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak boleh hanya sampai dikirim, tetapi ternyata belum sampai kepada yang berhak terutama masyarakat penerima PKH,” terang Muhadjir.
Lebih lanjut, dia meminta Bank Himbara agar langsung memberitahu KPM apabila uang yang seharusnya diterima telah masuk ke dalam rekeningnya. Sehingga, KPM dapat langsung mengambil dan membelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penerima BPNT ataupun kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi untuk para penerima PKH
Salah satu daerah yang dinilai dapat menjadi contoh dalam percepatan penyaluran bansos yaitu Kabupaten Tegal. Selain penyaluran bansos BPNT/Sembako, Kabupaten Tegal juga telah menyalurkan bansos PKH pertama kalinya untuk tahun 2022. Adapun jumlah bansos PKH untuk tahun 2022 di Kabupaten Tegal yang sudah masuk ke dalam rekening KPM sebanyak 52.138.
“Alhamdulillah di sini (Kabupaten Tegal) lancar. Tadi dari PT Pos menjanjikan paling lambat tanggal 3 Maret nanti semua bantuan baik BPNT ataupun Sembako di Kabupaten Tegal ini akan selesai. Sesuai dengan perintah Presiden agar dipercepat sehingga awal Maret semua warga yang membutuhkan, yang berhak untuk menerima PKH maupun BPNT sudah mendapatkan bansos,” kata Muhadjir.
Selain Kabupaten Tegal, dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Tengah, Menko PMK juga meninjau langsung penyaluran bansos di Kabupaten Boyolali. Selaras dengan Kabupaten Tegal, PKH yang telah terkirim ke rekening KPM sebanyak 30.237.
Saat peninjauan di Kabupaten Tegal, Menko PMK didampingi Bupati Tegal Umi Azizah dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Nurhayati. Sementara di Kabupaten Boyolali, turut mendampingi Wakil Bupati Kabupaten Boyolali Wahyu Irawan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Ahmad Gojali, dan Kepala Desa Canden Jiyanto.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaRealisasi kenaikan PPN sebesar 12 persen pun pernah diungkap oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnya