Menhut: Lahan dari Presiden Prabowo untuk Konservasi Gajah di Aceh Sudah Digunakan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa lahan seluas 90.000 hektare yang diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk konservasi gajah di Aceh telah mulai dimanfaatkan.

Ia mengatakan evaluasi terhadap penggunaan lahan tersebut akan dilakukan pada Kamis, 7 Agustus 2025.

"Sudah mulai, besok evaluasi," ujar Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8).

Menurut Raja Juli, konservasi gajah ini merupakan amanat dari Raja Charles III, yang menjadi perhatian penting dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris.

"Sebelumnya saya sudah ke Aceh bersama Dubes Inggris. Ini amanat dari King Charles. Besok saya akan sampaikan perkembangan terbarunya kepada teman-teman," ungkapnya.

Raja Juli menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan telah menyiapkan rencana komprehensif untuk mencegah konflik antara manusia dan gajah, salah satunya dengan membangun koridor lintasan agar gajah dapat bergerak aman di wilayahnya.

"Gajah tidak akan masuk ke perkampungan karena kami akan menyediakan pengayaan makanan dan membangun koridor yang menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain," jelasnya.

Latar belakang penyerahan lahan

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Minggu (20/7), bahwa ia telah menyerahkan ribuan hektare lahan konsesi hutan tanaman industri (HTI) miliknya di Takengon, Aceh, untuk menjadi kawasan perlindungan gajah.

Awalnya, permintaan dari organisasi konservasi WWF hanya sekitar 10.000 hektare, namun Presiden kemudian menggandakan menjadi 20.000 hektare.

Setelah menerima surat ucapan terima kasih dari Raja Charles III, yang juga merupakan pembina WWF, Prabowo memutuskan untuk memperluas penyerahan lahan menjadi 80.000 hektare, dari total 98.000 hektare lahan yang ia kelola.