Mengupas Wacana Bebas Visa Bagi Turis ASEAN ke Bali

Merdeka.com - Wacana kebijakan free visa atau bebas visa bagi turis asal negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN), dinilai bisa mendongkrak tingkat okupasi hotel di Pulau Bali.

Wakil Ketua Bidang Budaya Lingkungan dan Humas Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, untuk memulihkan pariwisata Bali, pemerintah menerapkan Visa On Arrival (VoA) kepada 42 negara dan juga adanya kebijakan tanpa karantina.

Sementara, untuk okupasi hotel di Bali sejak diberlakukan VoA dan tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN baru mencapai 25 persen. Tapi hal itu mulai ada trend kenaikan bila dibandingkan sebelum adanya aturan VoA dan tanpa karantina okupansi hotel hanya di angka 15 persen.

Kenaikan okupasi hotel yang mencapai 25 persen, juga dibantu dengan adanya kemudahan aturan bagi penumpang domestik yang tidak perlu lagi tes PCR atau antigen bila sudah vaksinasi booster.

"Untuk dampaknya memang tidak signifikan langsung. Karena ini (wisman) datangnya bertahap. Dampak (okupasi hotel) tadinya 15 persen sudah bisa naik sampai 25 persen," kata Suryawijaya saat dihubungi, Selasa (29/3).

"Kedua untuk domestiknya lagi diberikan kemudahan kalau vaksin sudah booster. Jadi tidak perlu swab PCR dan juga tidak perlu antigen," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, dengan diberlakukan VoA dan tanpa karantina, PPLN yang tiba di Bali juga mengalami peningkatan yang kini per harinya mendekati angka seribu orang. Selain itu saat ini ada 19 maskapai penerbangan internasional ke Bali.

Prediksinya, okupasi hotel di tahun 2022 di Bali bisa naik di angka 40 persen, bila diberlakukan bebas visa bagi negara-negara di ASEAN yang masuk Bali. Seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Brunai Darussalam dan negara ASEAN lainnya.

Ia juga menerangkan, bahwa free visa dan VoA itu berbeda. Bila VoA bagi PPLN yang masuk ke Bali harus membayar Rp 500 ribu saat tiba di bandara, sedangkan bebas visa tidak perlu berbayar.

"Kita mengusulkan justru bebas visa seperti dulu. Dulu Indonesia memberikan free visa untuk ASEAN Country dan yang datang 14 juta (orang ke Indonesia) di tahun 2019, dan yang ke Bali itu 6,3 juta," jelasnya.

"Negara ASEAN sudah ada beberapa yang mendapatkan VoA. Tapi visa on arrival bayar Rp 500 ribu, bayar waktu on arrival pada saat mereka datang di airport. Kalau bebas visa, tidak bayar dan itu free visa. Itu beda, jadi jangan disamakan VoA dan free visa," jelasnya.

Menurutnya, untuk sementara waktu free visa diusulkan untuk di negara-negara ASEAN Country yang masuk ke Bali dan juga melihat perkembangan ke depan. Karena, Indonesia masih berusaha bagaimana Pandemi Covid-19 bisa menjadi endemi.

"Bertahap dan melihat situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Dan kita harapkan memang akan menjadi endemi, biar kesehatan masyarakat bisa terkendali dan ekonomi mulai bangkit," katanya.

Menurutnya, bebas visa bagi negara-negara di ASEAN akan berdampak positif bagi okupasi hotel di Bali. Karena, para wisatawan ASEAN bisa langsung traveling ke Indonesia khususnya ke Pulau Bali.

"Prediksi saya, kalau ini bisa didongkrak dengan ASEAN Country (bisa) 40 persen tahun 2022. Itu prediksi saya. Situasi dan kondisi ekonomi global saat ini menurun karena 216 negara terdampak pandemi Covid-19, daya belinya memang tidak seperti dalam keadaan normal," ujarnya.

"Perlu waktu, dan untuk tahun 2022 ini peningkatan bisa akan mencapai sampai 40 persen di akhir tahun. Dan 2023 akan mulai bangkit lagi, bisa kita recovery dan 2024 itu bisa pemantapan ekonomi," ujarnya.

Usulan bebas visa untuk negara-negara ASEAN disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Beberapa hari lalu Bapak Moeldoko mengusulkan (saat kunjungan ke Bali) agar negara-negara ASEAN diberikan bebas visa. ASEAN Country karena negara-negara ASEAN sudah bisa membuka diri dan kita juga sudah," ujar Suryawijaya.

Sebelumnya, Moeldoko menilai ada sejumlah kebijakan yang perlu diubah. Di antaranya, kebijakan visa on arrival dari negara ASEAN harus ditinjau kembali.

"Kita berikan kemudahan bagi para turis yang akan datang ke Bali khususnya. Saya, akan laporkan ke Bapak Presiden bahwa ini perlu ada perubahan-perubahan kebijakan," kata Moeldoko kepada awak media, di Gianyar, Bali.

Wacana mengubah aturan VoA itu akan dibawa ke Rapat Kabinet bersama Presiden Jokowi. Dihapusnya VoA untuk negara-negara ASEAN diyakini akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali.

"Saya akan saya sampaikan di sidang kabinet. Visa on arrival yang masih diberlakukan di kawasan ASEAN yang sebelumnya tidak, dengan adanya Covid-19 itu ada pemberlakuan lagi. Ini perlu dipikirkan lagi dan mungkin ditiadakan begitu, agar mempercepat orang masuk ke Indonesia," bebernya.