Mendikbud Masih Kaji Aduan Dosen Unnes Dinonaktifkan karena Diduga Hina Jokowi
Merdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud masih mendalami aduan Dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sucipto Hadi Purnomo, yang dinonaktifkan karena diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial.
"Ya sedang kami kaji," jawab Mendikbud Nadiem Makarim singkat usai rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).
Sama dengan kasus penonaktifan Sucipto oleh Rektor Unnes Fathur Rohman, Nadiem mengatakan, tengah mendalami dugaan plagiat dilakukan Fathur Rohman.
"Sedangkan dikaji pak," tukasnya.
Sebelumnya diketahui, dosen Unnes atas nama Sucipto Hadi Purnomo dinonaktifkan dari tempat kerja atas tuduhan telah menghina Presiden Joko Widodo melalui media sosial Facebook miliknya.
Muncul kejanggalan, penonaktifan sepihak tersebut disebabkan oleh unggahan Sucipto yang belum dibuktikan sebagai bentuk penghinaan ataukah gara-gara dirinya pernah bersaksi di Polda Jawa Tengah atas dugaan plagiarisme Fathur Rohman. Kala itu kesaksian Sucipto memberatkan sang rektor.
Adukan ke Kemendikbud
Sucipto sendiri mengaku telah mengadukan kasusnya itu ke pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Ini saya tempuh dulu keberatan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Karena secara administratif begitu, tetapi saya berharap bahwa jika ada pemeriksaan, pemeriksaan itu dilakukan secara imparsial," kata Sucipto kepada Liputan6.com, Rabu (19/2/2020).
Dia melihat ada indikasi yang mengarahkan ke kejanggalan akan penonaktifan dirinya. Mengingat sebelumnya ia juga pernah diperiksa oleh pihak kampus ihwal status di Facebook-nya itu. Saat itu, pihak kampus belum ada pembahasan substansial mengenai pernyataan dirinya di media sosial, akan tetapi kampus langsung memberinya sanksi.
"Alasnya mulai dari SK kemudian yang dituliskan oleh Humas, kalau Humas kan menekan kalau saya itu melakukan penghinaan terhadap presiden," beber dia.
Sucipto menerangkan, saat pemeriksaan pertama dirinya sesaat setelah mengunggah status tersebut, agenda pemeriksaan kala itu adalah mengenai unggahannya. Unggahannya dituding melanggar prinsip netralitas ASN. Selain itu, pemeriksaan dirinya juga terkait keterlibatan ia dalam tim evakuasi kinerja akademik (Tim Eka).
"Tugasnya adalah melakukan pemeriksaan perguruan tinggi bermasalah dari seluruh Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah memeriksa dugaan adanya plagiat," ucapnya.
Namun saat pemeriksaan tersebut, Sucipto menjelaskan bahwa belum ada pembahasan mengenai subtansi pemeriksaan, dirinya langsung diberikan sanksi berupa penonaktifan tanpa alasan yang kuat.
Sampai saat ini, dia menyampaikan bahwa belum ada tanggapan dari pihak Kemendikbud. Hal ini cukup beralasan, mengingat dirinya baru mengirim nota keberatan tersebut kepada Mendikbud, Nadiem Makarim.
"Baru meluncur " tandasnya.
Reporter: Yopi Makdori
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prof Antara menegaskan, sejak awal kasus ini diselidiki dirinya tidak pernah melakukan korupsi seperti yang didakwakan.
Baca SelengkapnyaKetua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor menyerahkan sertifikat ini kepada seorang mahasiswa lain yang memakai topeng wajah Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, tindakan untuk mengajak sejumlah rektor menyatakan sikap seperti itu adalah perbuatan yang kurang sehat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kritis dari sivitas akademika dari berbagai kampus ke pemerintahan Presiden Jokowi disebut bakal menyumbang perolehan suara ke AMIN
Baca SelengkapnyaArsjad Rasjid menanggapi soal rektor Unika yang mengaku dihubungi polisi untuk membuat video apresiasi kinerja Jokowi
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menunjuk Chatarina Muliana Girsang sebagai Plt Rektor UNS setelah Jamal Wiwoho mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaMahasiswa mengaku tak puas dengan putusan tersebut, yang hanya menonaktifkan ETH. Mereka menginginkan ETH dipecat tak hormat.
Baca SelengkapnyaRektor Universitas Pancasila Prof Edie Toet Hendratno (ETH) merasa dirugikan setelah dicopot dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaSaat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca Selengkapnya