Mendes PDTT ajak perusahaan salurkan CSR ke desa
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengajak kalangan dunia usaha terlibat aktif dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan. Selain melakukan investasi terhadap berbagai produk unggulan kawasan (Prukades), keterlibatan tersebut juga bisa melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) masing-masing perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Eko saat memberikan sambutan acara Inspirasi 60 Tahun ASTRA dalam rangka peringatan HUT 60 Tahun PT Astra Tbk di Makassar, Sabtu (18/11) kemarin.
"Peran dunia usaha melalui CSR mereka sangat potensial untuk mempercepat pembangunan kawasan perdesaan. Khusus untuk Astra saya minta bikin CSR yang sustainable untuk membantu UKM-UKM di kawasan perdesaan," ujar Menteri Eko.
Acara tersebut juga dihadiri Ketua OASE Kabinet Kerja Republik Indonesia, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Direktur PT Astra TBk, Widya Wiryawan, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang, serta perwakilan pelaku UKM-UKM se-Sulawesi Selatan.
Menteri Eko menjelaskan, percepatan pembangunan kawasan perdesaan membutuhkan keterlibatan banyak kalangan. Tidak hanya pemerintah, pembangunan kawasan perdesaan juga butuh peran aktif kalangan perguruan tinggi, aktivis LSM, hingga kalangan usaha.
"Kalangan usaha melalui CSR bisa membantu melakukan pendampingan baik dari sisi modal, pelatihan, hingga menciptakan pasar berbagai produk dari kawasan perdesaan," ujarnya.
Menteri Eko saat memberikan sambutan acara Inspirasi 60 Tahun ASTRA dalam rangka peringatan HUT 60 T ©2017 Merdeka.com
Secara khusus, Menteri Eko mengapresiasi Astra karena sudah ikut peduli dalam mengentaskan kemiskinan di desa-desa. Dia mengajak Astra untuk bekerjasama dalam mencari bisnis model yang menguntungkan masyarakat kecil di desa, khususnya di Sulawesi Selatan ini yang kaya akan potensi lautnya. Astra bisa juga bisa ikut partisipasi dalam program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan).
"Perlu menciptakan bisnis model supaya masyarakat tidak perlu mengandalkan bantuan pemerintah terus," ujarnya.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin dalam sambutannya di acara tersebut mengapresiasi kerja pemerintah dalam pembangunan di desa-desa melalui dana desa. Ia mengklaim dengan adanya dana desa angka kemiskinan 2.243 desa di Sulsel menurun.
"Berkat bantuan dana desa, bisa mengatasi masalah kemiskinan di sini (Sulsel), pada 2016 angka kemiskinan menurun menjadi 9,24% dan pertumbuhan ekonomi di atas 70%, program-program pemberdayaan di desa harus diteruskan" ujarnya optimistis.
Sementara itu, Direktur Astra Widia Wiryawan menyatakan, untuk mendukung Nawacita ke-3, Astra mempunyai program Generaksi Cerdas Indonesia di daerah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dengan program tersebut, Astra melakukan bantuan 120 ribu pasien pengobatan gratis, pembinaan pada 1683 posyandu, 17 ribu kacamata gratis, 16 ribu sepatu dan 8 ribu tas.
Dalam acara tersebut Astra juga memberikan donasi kepada anak-anak usia sekolah berupa 1500 sepatu untuk Kabupaten Buru Selatan, 2.000 Kacamata untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 800 tas dan 2000 sepatu untuk Kabupaten Jeneponto.
"Kami mempunyai komitmen besar dalam menciptakan generasi cerdas Indonesia dengan membantu mereka dalam bidang pendidikan dan kesehatan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Kemendes PDTT melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU dengan Astra untuk membantu percepatan pembangunan kawasan perdesaan. MoU tersebut ditandatangani Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, dengan perwakilan Astra.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaTermasuk komitmen lingkungan yang senantiasa dikedepankan dalam aktivitas bisnis, turut menjadi fokus dari langkah pembinaan Pupuk Kaltim.
Baca SelengkapnyaSementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca SelengkapnyaBahtiar lebih banyak menghabiskan waktu kerjanya di daerah dibandingkan di Kota Makassar.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaOperasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaSalah satu pasal yang akan dibahas adalah masa bakti kepala desa menjadi 8 tahun untuk satu periode.
Baca SelengkapnyaLuas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnya