Mendagri Tito Akan Urus Pilkada Serentak 2020: Saya kan Jadi Kapolri 3 Tahun

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menjalankan salah satu tugas besar yakni penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Soal itu, dia yakin cukup punya pengalaman khususnya dalam berkoordinasi bersama pihak terkait.

"Saya kira saya saat ini sudah sering kali berkoordinasi. Saya kan jadi Kapolri sudah tiga tahun, bukan maksud membanggakan diri, tahun 2017 itu ada 171 Pilkada, kemudian ada pemilu serentak dengan pemilu presiden dengan parlemen tingkat pusat daerah," tutur Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Tito menyatakan, dalam setiap penyelenggaraan tersebut sudah terbiasa berhubungan dan berkoordinasi dengan jajaran Kemendagri.

"Saya cukup paham dimana posisi Polri, dimana posisi Kemendagri, sampai sedekat itu," jelas dia.

Menurut Tito, memang pada akhirnya perlu kajian dan sinergi bersama secara terus-menerus.

"Sehingga saya bisa memporsikan posisi saya selaku Kemendagri dan peran Kemendagri untuk mendorong pilkada itu berlangsung aman lancar, stabil," kata Tito.

Langkah Awal Jabat Mendagri, Tito Belanja Masalah

Sebagai pejabat sipil baru, dia menyatakan bergegas mengumpulkan setiap permasalahan untuk segera diselesaikan sedari awal.

"Langkah awal tentu saya harus belanja masalah dulu, saya mengerti misi apa saja yang disampaikan Presiden kepada saya," katanya.

Tito menyebut, sejumlah hal yang perlu diselesaikan bersama dengan kementerian terkait lainnya, diantaranya soal penyederhanaan dukungan terhadap investasi, juga reformasi birokrasi.

Untuk melakukan investasi misalnya, lanjut Tito, salah satu syarat utamanya adalah keamanan, kemudahan untuk perizinan, kepastian hukum, dan infrastruktur.

"Ini cukup kompleks, salah satunya memang data kependudukan itu menyangkut soal perizinan terutama. Jangan sampai nanti yang di pusat berbicara, kemudian yang di daerah kebijakannya lain lagi. Kemudian di tingkat satu lain, dua lain lagi, itulah fungsi dari pada Pemda," jelas dia.

"Sekali lagi Kementerian Dalam Negeri menyesuaikan kebijakan antara pusat dan daerah dengan spirit utamanya adalah mempermudah iklim investasi, secara spesifik nanti kita akan bicarakan," sambungnya.

Lebih lanjut, Tito juga akan berupaya mengubah kultur pemerintahan hingga tingkat daerah agar lebih bersifat melayani, bukan kultur feodalistik sebagaimana yang ditekankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kemudian ada beberapa yang lain, itu masukan beliau (Jokowi). Perintah beliau, saya melihat itu ke dalam seperti apa yang sudah dikerjakan, setelah itu merumuskan apa yang akan dikerjakan, asalkan cepat, gitu. Dan pengalaman saya sebagai Kapolri, Kapolda, ini menjadi modal bagi saya," Tito menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana