Mendagri Singgung Daerah yang Cuma Andalkan Transferan dari Pemerintah Pusat

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyinggung sejumlah pemimpin daerah yang kesulitan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Tidak hanya itu, Tito juga menyinggung soal lebih besar anggaran belanja pegawai dibandingkan belanja modal.

Tito menjelaskan saat ini pemerintah sedang fokus kepada pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tito mengaku mempunyai data dan sudah disampaikan saat rapat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.

"Saya mengimbau untuk paradigma diubah, yaitu bagaimana cara untuk bisa mendapat pendapatan lebih meningkat. Upayakan PAD-nya lebih dominan daripada transfer pusat. Semua memang harus berpikir bekerja keras untuk pertumbuhan daerah," kata Tito usai Rakor dengan Gubernur Sulsel dan 24 kabupaten/kota di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (27/1).

Tito mengingatkan daerah agar belanja modal bisa optimal dan tepat sasaran. Hal itu agar uang yang beredar di masyarakat bisa diperkuat.

"Uang beredar bisa memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, sekaligus juga bisa memicu sektor swasta," terang dia.

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ini menyebutkan Sulsel dan Makassar mempunyai fiskal lumayan cukup kuat. Hal itu dilihat dengan PAD dan bertumbuhnya sektor swasta di daerah.

"Kapasitas fiskalnya lumayan cukup kuat yang ditandai dengan PAD-nya tinggi adalah provinsi (Sulsel) serta Kota Makassar. Sekarang sektor swastanya hidup. Yang lain saya kira kepala daerahnya perlu bekerja keras untuk menaikkan PAD-nya," sebutnya.

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ini menyebut pertumbuhan ekonomi dan masalah stunting di Sulsel relatif terkendali.

"Tapi belum tentu merata di semua daerah (di Sulsel). Ada daerah yang memang swastanya hidup, seperti Makassar. Tapi masih ada juga yang sangat tergantung dari pendapatan dari transfer pusat," kata dia.

Di kesempatan yang sama, dia sempat menyinggung Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bulukumba. Sementara untuk penyerapan anggaran, sejumlah daerah di Sulsel pada tahun 2022 hanya 90 persen.

"Sisakan sedikit silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) untuk awal tahun berikutnya. Tapi jangan sampai terlalu jauh. Belanjanya jangan sampai tidak terserap supaya pertumbuhan ekonominya baik," kata dia.