Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menaker minta polemik tenaga kerja asal China diakhiri

Menaker minta polemik tenaga kerja asal China diakhiri Hanif Dhakiri. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakhiri meminta agar polemik tenaga kerja asing (TKA) yang belakangan kerap diperbincangkan agar dihentikan. Khususnya polemik TKA yang berasal dari China.

Polemik bermula saat Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA di Indonesia.

"Kita sudah seharusnya mengakhiri polemik TKA ini khususnya dari China. Bahwa ada Perpres, Perpres itu sifatnya penyederhanaan perizinan. Kalau penyederhanaan itu saya ibaratkan pintu masuk, pintu masuk itu sama sekali tidak diperbesar di dalam Perpres. Tapi dalam pintu masuk itu ada sampah-sampah menghambat," jelasnya usai menghadiri Festival Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Gedung Kerta Niaga, kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu (28/4) sore.

Sampah-sampah merupakan analogi Hanif terhadap hal-hal yang selama ini menghambat proses perizinan. Perpres ini kemudian terbit untuk membersihkan sampah tersebut.

"Jadi bukan pintunya yang diperlebar. Pintunya tetap, cuma pintunya yang selama ini banyak penghalang dibersihkan melalui penyederhanaan Perpres," jelasnya. "Jadi ini hanya penyederhanaan perizinan. Maka ini jangan diperpanjang," sambungnya.

Menaker mengakui memang ada TKA ilegal dan merupakan pekerja kasar yang masuk ke Indonesia. Namun ia meminta agar jangan digeneralisasi dan dibesar-besarkan. Jika ada kasus TKA ilegal, harus dilihat sebagai kasus bukan ditarik ke berbagai persoalan lain.

"Kalau kasus ya perlakukan seperti kasus. Dan pemerintah terus mengambil tindakan-tindakan tegas terkait kasus-kasus pelanggaran yang ada," kata dia.

Dia juga mengakui mayoritas TKA berasal dari China. Bukan hanya tahun ini, TKA China telah mendominasi sejak 2007."Anda mau tahu data yang saya pegang dari 2007 sampai 2017, itu dari 2007 yang namanya China itu sudah mayoritas. Jadi bukan hanya sekarang," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah TKA China sampai akhir 2017 tercatat sekitar 24.000 orang. Angka ini menurutnya masih sangat terkendali. Apalagi jika dibandingkan dengan TKI yang ada di Hongkong yang mencapai 190.000 orang.

"Oleh karena itu saya minta polemik ini tidak usah dibesar-besarkan. Kalau ada kasus, laporkan saja ke pemerintah. Kami akan ambil tindakan tegas," jelasnya.

Menaker juga telah membentuk Tim Pengendalian Orang Asing yang melibatkan berbagai macam instansi seperti Imigrasi, polisi, dan pemerintah daerah. Pengawasan dan kinerja tim ini akan dimaksimalkan.

"Kalau ada masyarakat menemukan indikasi kejanggalan adanya TKA, saya minta tolong itu dilaporkan saja ke pemerintah. Misal ke Disnaker, polisi atau Imigrasi setempat," pungkasnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
China Pelan-pelan Buat AS Khawatir dengan Persaingan Luar Angkasa, Ini Penyebabnya

China Pelan-pelan Buat AS Khawatir dengan Persaingan Luar Angkasa, Ini Penyebabnya

Ini yang dikhawatirkan AS bila tidak segera memutuskan kelanjutan stasiun luar angkasa yang akan habis masa pakainya.

Baca Selengkapnya
Menaker: THR Pekerja Paling Lambat Cair 7 Hari Jelang Lebaran, Tak Boleh Dicicil

Menaker: THR Pekerja Paling Lambat Cair 7 Hari Jelang Lebaran, Tak Boleh Dicicil

Sampai saat ini, Kemnaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi karyawannya.

Baca Selengkapnya
Kesaksian Anggota KKO TNI AL Ditangkap Inggris saat Operasi 'Ganyang Malaysia', Disiksa Siang Malam di Luar Batas Kemanusiaan

Kesaksian Anggota KKO TNI AL Ditangkap Inggris saat Operasi 'Ganyang Malaysia', Disiksa Siang Malam di Luar Batas Kemanusiaan

Berikut kesaksian pilu anggota KKO TNI AL saat berjuang di operasi Dwikora hingga nyaris meregang nyawa. Simak informasinya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa

Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa

Muhaimin atau Cak Imin pada siang harinya juga mencuitkan soal slepet.

Baca Selengkapnya
Menaker Sebut Penerapan Upah Berbasis Produktivitas Ciptakan Keadilan bagi Pekerja & Pengusaha

Menaker Sebut Penerapan Upah Berbasis Produktivitas Ciptakan Keadilan bagi Pekerja & Pengusaha

Menaker mengatakan bahwa dalam menerapkan pengupahan berbasis produktivitas dibutuhkan kemauan yang kuat dari pihak perusahaan.

Baca Selengkapnya
Menaker Ingatkan Pengusaha Bayar THR Paling Lama H-7 Lebaran: Tak Boleh Dicicil

Menaker Ingatkan Pengusaha Bayar THR Paling Lama H-7 Lebaran: Tak Boleh Dicicil

Ida menekankan, THR harus diberikan secara penuh, tidak boleh dicicil.

Baca Selengkapnya
Tahapan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia, Menarik Dipelajari

Tahapan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia, Menarik Dipelajari

Pelaksanaan pemilu memiliki langkah-langkah yang terstruktur dan diatur secara ketat.

Baca Selengkapnya