Merdeka.com - Pemerintah telah resmi mengusulkan agar ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. Dengan ngotot memperjuangkan sistem khilafah, HTI dianggap melenceng dari ideologi Pancasila dan UUD 1945. HTI dinilai bukan sebagai ormas yang bertujuan dakwah, melainkan untuk tujuan politik.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku telah berdialog dengan pihak HTI pada 1 Desember 2016. Dalam pertemuan tersebut, ia telah memberi peringatan kepada ormas Islam tersebut untuk tidak mengganggu sendi-sendi negara.

"Saya sebagai Menteri Agama sudah berdialog dan menyampaikan bahwa silakan berdakwah tapi jangan menyentuh konsensus negara," kata Lukman di Jakarta, Rabu (17/5).

Lukman mengungkapkan bahwa pemerintah selalu berupaya melakukan tindakan represif. Jalur hukum tengah ditempuh pemerintah untuk membubarkan HTI.

Sembari menunggu proses hukum, kata dia, pemerintah juga harus memberikan sinyal kepada masyarakat gerakan HTI yang hendak merubah tatanan negara tidak dapat ditolerir.

Menurut Lukman, gerakan khilafah yang didengungkan oleh HTI hakekatnya adalah gerakan politik, bukan gerakan agama. Maka dari itu, organisasi serupa di berbagai negara dilarang termasuk di negara-negara Islam.

"Jadi tidak ada hubungannya pemerintah anti ormas Islam dengan pembubaran itu, karena itu gerakan politik bukan dakwah," pungkasnya.