Masyarakat diimbau laporkan kasus politik uang ke Bawaslu

Merdeka.com - Untuk mengantisipasi terjadinya politik uang dalam Pilkada di Kalimantan Timur, Satgas antipolitik uang disebar. Kapolda Irjen Pol Priyo Widyanto berharap imbauan untuk semua pihak mentaati peraturan bisa dipatuhi. Dia juga mengingatkan masyarakat tidak terpengaruh politik uang.

"Kalau memang itu ada, terima, ya pilihlah sesuai hati nurani. Kalau perlu, laporkan ke Bawaslu. Supaya kita bisa lakukan proses hukum," kata Priyo kepada wartawan di Samarinda, Selasa (26/6).

Terkait instruksi tembak di tempat bagi perusuh di Pilgub Kaltim, Priyo menilai hal tersebut situasional. "Tergantung situasi nanti. Kalau tidak membawa senjata yang membahayakan, ya tidak perlu," ungkap Priyo.

Sementara, Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalimantan Timur Galih Akbar Tanjung menyebut, selain politik uang, Samarinda yang menempati kerawanan tertinggi di Pilgub Kaltim juga rawan isu SARA.

Bawaslu menemukan dugaan politik uang di masa tenang yang dimulai 24 Juni 2018 lalu. "Temuan di Paser dan Kutai Kartanegara diduga politik uang, itu di masa tenang. Sekarang dalam proses penanganan pelanggaran," ujar Galih.

"Kedua daerah itu, kita temukan dalam bentuk barang, pakaian. Dan itu berpotensi pelanggaran pidana, dan sedang kita telaah. Sanksinya, bisa sampai pembatalan pasangan calon," demikian Galih. (mdk/cob)