Mahfud MD: Usul Hendropriyono Soal Konflik Papua Ditampung

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD memahami usul mantan Kepala BIN Hendropriyono soal Papua. Hendro meminta pemerintah tak lagi menyebut pemberontak di Papua sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Mahfud menilai, usulan Hendro bagus dan patut dipertimbangkan. Terlebih, dari pengalaman Hendro sebagai jenderal tentara dan Kepala BIN.

"Soal Pak Hendro, baguslah. Pak Hendro kan senior. Dia pernah lama di pemerintahan, dia juga Jenderal di BIN. Jadi dia punya kapasitas untuk mengusulkan hal-hal seperti itu," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (26/12).

Mahfud menjamin, usulan mantan Ketum PKPI itu akan ditampung. Dia menjelaskan, usul itu akan dipertimbangkan dengan stakeholder. Di mana dalam waktu dekat akan mengadakan rapat bersama.

"Sebab itu nanti, dalam waktu tidak lama, tidak akan lebih dari 2 hari kami rapat lengkap untuk membahas segala masalah yang menyangkut langkah-langkah komprehensif. Komprehensif termasuk usulnya Pak Hendropriyono, usulan Pak Mendagri, usulnya Bappenas, usulnya Menlu, semua kita tampung besok," kata Mahfud.

Sebelumnya, Hendropriyono mengkritik apa yang terjadi di Papua saat ini. Dia meminta pemberontak di sana, jangan lagi disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Kita masih saja menganggap mereka KKB, Kelompok Kriminal Bersenjata, bukan. Mereka ini adalah pemberontak. Masalah ini bukan kriminal saja. Kalau kita terus berpegang disitu, kenapa kita majukan tentara," kata Hendropriyono di Jakarta, Senin (23/12).

Dia meminta para Organisasi Papua Merdeka atau OPM lebih baik masuk dalam daftar teroris internasional.

"Mestinya OPM itu sudah masuk ke list terrorist international. Karena dia sudah membunuh rakyat yang tidak ngerti apa-apa. Itu sudah salah. Mereka bunuh tentara, polisi, rakyat juga dibunuh. Dan ini bisa sangat sulit dipecahkan," ungkap Hendropriyono.

Dia juga menyarankan, agar semua pihak menyadari bahwa pentingnya menjaga keutuhan Papua dari Indonesia.

"Kita saya harapkan bisa menyadari ini, seluruh komponen rakyat Indonesia. Kita tidak hanya bisa bersandar pada pemerintah eksekutif dan legislatif. Dan kita harapkan bahwa jajaran pemerintah, Polhukam, Pertahanan, semuanya kita ikut berpartisipasi permasalahan ini. Jangan tenang-tenang saja," tukasnya.