Mahfud MD: Partai lain bisa tiru majelis etik Golkar
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membentuk majelis etik untuk mengatur kader partai berlambang pohon beringin. Pembentukan itu juga untuk pembenahan, pembersihan dan perbaikan manajemen partai.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai pembentukan majelis etik Partai Golkar layak ditiru. Sebab, salah satu masalah bangsa adalah soal etik.
"Saya kira partai-partai lain bisa meniru majelis etik itu," kata Mahfud, Jumat (11/5).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Apa instruksi Airlangga untuk kader Golkar? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Siapa yang memimpin Golkar di Gresik? “Saat ini kita ketahui ada 20 KEK dan 2 diantaranya ada di Jawa Timur yakni KEK Gresik dan KEK Singhasari, kami sangat bangga atas kepercayaan yang diberikan dan tentunya akan bermitra dengan sangat impresif dengan KEK ini agar terjadi keselarasan kebijakan,“
Meski demikian, Mahfud juga yakin setiap partai punya aturan agar kader tidak terjerat hukum. "Tetapi, nyatanya masih ada saja kader partai terjerat kasus," katanya.
Sebelumnya, wakil ketua majelis etik, Andi Mattalatta menegaskan bahwa Golkar ke depan akan tegas memberikan sanksi kepada siapapun kader yang terlibat dalam berbagai kasus tindak pidana terutama kasus korupsi. Sejumlah etik akan diterapkan misalnya bagaimana agar kader tidak pindah ke partai lain dan mereka yang terkena kasus pidana.
"Akan disiapkan nantinya sanksi, apakah ringan, sedang dan berat dan itu diputuskan dalam majelis etik," katanya.
Menurut Mattalatta, sebenarnya dari dulu Golkar mengenal Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT). Misalnya kader akan diukur bagaimana capaiannya dalam mengemban tugas.
"Nah, tidak tercela misalnya kalau dulu ukurannya menunggu sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi kali ini tidak lagi, karena itu prosesnya lama. Maka, tolak ukurnya yakni ada indikasi melakukan pelanggaran hukum dan untuk menilainya akan dibentuk majelis etik, untuk menyidangkan sejauh mana kader tersebut melakukan pelanggaran hukum," katanya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selisih Golkar dan juara bertahan PDIP hanya tipis
Baca SelengkapnyaCawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sambutan itu disampaikan Airlangga kepada Mardiono yang menghadiri acara halalbihalal digelar Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaSelama masa kepemimpinan Airlangga, Partai Golkar melalui banyak suka dan duka, serta menghadapi tantangan berat yang berhasil diatasi.
Baca SelengkapnyaKabar duka bagi keluarga besar partai berlogo pohon beringin ini diunggah oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) sejak 10 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaGonjang ganjing partai beringin tua tak pernah sepi. Kini, Airlangga Hartarto memutuskan mundur dari kursi panas ketua umum Golkar.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Mahfud saat menjawab peserta dalam diskusi bertajuk 'Tabrak Prof! digelar di Lampung, Kamis (25/1).
Baca Selengkapnya