Mahfud: Masyarakat di Perbatasan Pulau Terluar Harus Merasakan Pembangunan Nasional

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meyakini kerja sama seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dapat mewujudkan Nawacita Presiden yaitu menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam peringatan 11 tahun pengelola perbatasan negara, Jumat (17/9).

"Saya percaya, kita semua akan berusaha dan bersatu padu agar semua yang kita lakukan untuk mengelola dan membangun perbatasan dapat terlaksana dengan baik. Saya yakin akan terwujud Nawacita Presiden menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran," kata Mahfud MD yang juga mejadi Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Menurut Mahfud, harapan terwujudnya perbatasan negara sebagai kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang diinginkan bukan sekadar mimpi. Tetapi menjadi sebuah visi yang mampu kita wujudkan bersama.

"Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa negara harus hadir di perbatasan, sehingga masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambah Mahfud.

Dalam kesempatan ini, Mahfud mengapresiasi berbagai langkah nyata pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perbatasan, di bawah koordinasi BNPP.

"Percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana layanan sosial dasar serta pembangunan dan pengembangan ekonomi, secara bertahap telah membuka keterisolasian dan ketertinggalan menuju ke arah yang lebih baik," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Mahfud berharap upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak, dapat mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan yang aman, berdaulat dan berdaya saing. Dalam kesempatan ini, dia juga menyerahkan tanda penghargaan dan kehormatan secara simbolis kepada perwakilan instansi terkait yang berperan dalam penyelesaian batas darat Indonesia-Malaysia periode 2017-2019.

Untuk diketahui, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dibentuk berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terdiri dari para Menteri Koordinator selaku Pengarah, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala, 27 Kementerian/Lembaga dan para gubernur perbatasan selaku anggota.