Mabes Polri bantah Komjen Budi Gunawan terlibat politik praktis
Merdeka.com - Mabes Polri membantah Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan terlibat politik praktis dalam Pemilu 2014 lalu. Budi Gunawan disebut terlibat politik praktis saat Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka borok Ketua Abraham Samad kemarin.
"Ya sesuai keterangan Kapolri kemarin Pak Sutarman kan tidak. Ya itu saja yang digunakan," kata Irwasum Mabes Polri Komjen Dwi Priyatno usai salah Jumat di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/1).
Soal penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Dwi menyebut hal tersebut koridor Bareskrim. Dia lebih menjawab santai.
"Ya Kabareskrim lah," katanya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua KPK Abraham Samad sengaja menjebloskan Budi Gunawan ke KPK karena sakit hati gagal menjadi cawapres Joko Widodo (Jokowi) jelang Pilpres lalu.
Hasto menceritakan Samad pada akhirnya sakit hati karena PDIP lebih memilih Jusuf Kalla sebagai wapres Jokowi. Padahal Samad sudah beberapa kali melakukan lobi-lobi pada petinggi PDIP untuk maju mendampingi Jokowi.
Disebutkan bahwa sosok Komjen Budi Gunawan adalah salah satu orang yang menggagalkan Samad jadi cawapres. Budi Gunawan yang punya hubungan dekat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut-sebut sebagai sosok yang menentang Samad maju bersama Jokowi.
Padahal kala itu jelas-jelas Komjen Budi Gunawan masih menjadi polisi aktif dan masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol). Pengakuan ini secara tak langsung menunjukkan bahwa PDIP membenarkan Budi Gunawan masuk politik praktis membela PDIP, ikut mendukung Jusuf Kalla daripada Abraham Samad.
Hasto mengaku pada saat itu sudah menjelaskan kepada Samad soal keputusan PDIP memilih Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi. Namun Samad kecewa dan mengaku sudah mengincar seseorang yang menggagalkannya melenggang bersama Jokowi, yakni Komjen Budi Gunawan. Samad mengetahuinya karena sudah memasang alat sadap untuk memantau perkembangan pemilihan cawapres Jokowi.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, dianugerahi gelar Kolakino Liwu Pancana oleh Lembaga Adat Buton Tengah.
Baca SelengkapnyaKetentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Fadil memastikan setiap laporan yang masuk mengenai pelanggaran anggota Polri, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaDua orang bintara dihukum push up oleh Kapolres karena tak bawa istri saat upacara pelantikan kenaikan pangkat.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, baik Anies maupun Ganjar harusnya meniru kenegarawanan Prabowo
Baca SelengkapnyaKepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan, tim pengurai akan ada di setiap polda bertugas menyelesaikan permasalahan arus lalu lintas.
Baca SelengkapnyaMabes Polri tengah menyiapkan pembentukan Direktorat Siber. Direktorat baru ini akan ditempatkan pada delapan Polda.
Baca SelengkapnyaHeru curhat ke AHY soal banyaknya beban selama menjabat sebagai Pj Gubernur Jakarta
Baca Selengkapnya