Lewat Program Fasilitasi, BPJPH Biayai 3.283 Sertifikasi Halal UMK

Merdeka.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag memberikan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Sekretaris BPJPH Muhammad Lutfi Hamid menjelaskan pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal UMK tersebut bersumber dari realokasi anggaran Kemenag tahun 2020.

"Pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal UMK ini kita laksanakan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 44 Ayat (2), yang mengatur bahwa dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, maka biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain," kata Lutfi dalam keterangan pers, Rabu (8/10).

Lutfi merinci dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Pasal 62 Ayat (2) menyatakan bahwa fasilitasi oleh pihak lain tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Fasilitasi juga bisa dilakukan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi serta komunitas.

"Program fasilitasi sertifikasi halal diberikan untuk 3.283 pelaku UMK yang telah siap. Mereka ditetapkan dengan surat keputusan Kepala BPJPH. Jumlah UMK tersebut tersebar di 20 provinsi," ungkap Lutfi.

Sebelumnya diketahui Menteri Agama, Fachrul Razi menegaskan bahwa Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tidak memiliki risiko bisa mendeklarasikan produk halalnya secara mandiri tanpa perlu mengajukan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Poin lain yang menonjol adalah usaha mikro kecil tanpa resiko, misalnya pedagang buah potong, pedagang pisang goreng, maka itu bisa mendeklarasikan sendiri bahwa dia punya sertifikat halal atau dagangannya halal tentu saja dengan menunjukkan bahan-bahan yang digunakan halal," kata Fachrul Razi dalam penandatangan Nota Kesepahaman sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil, di Kementerian Agama, Kamis (13/8).