Merdeka.com - Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), Aa Umbara kembali melakukan aktivitas kedinasan setelah sempat tak ada kabar saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan kantor di lingkungan Pemerintah KBB beberapa waktu lalu.

Aa Umbara menghadiri sekaligus melantik lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Hanya saja, acara tersebut digelar tertutup. Selepas acara, segera bergegas meninggalkan tempat tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.

Seperti diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Rumah Bupati hingga beberapa kantor di Pemkab KBB digeledah. Sejumlah pejabat pun sudah dimintai keterangan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat, Asep Ilyas mengatakan tugas kedinasan Bupati masih bisa berjalan meski diduga terlibat dalam perkara korupsi.

Pernyataan itu mengacu dalam UU 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dimana dalam pasal 65 ayat 3 disampaikan bahwa tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Azas praduga tak bersalah sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap atau inkrah," ungkap Asep Ilyas.

Ia mematikan, setiap proses seleksi hingga pelantikan pejabat sudah sesuai rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Di sisi lain, Forum Peduli Bandung Barat meminta lembaga antirasuah segera menetapkan tersangka dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

"Lebih baik KPK mengungkapkan secepatnya nama-nama yang sudah jadi tersangka. Kalau terlalu berhati-hati, eksesnya akan menimbulkan opini publik," ucap Koordinator Forum Peduli Bandung Barat, Suherman.