Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kutuk Kades Tak Pilih Jokowi, Bupati Kuningan Diperiksa Bawaslu

Kutuk Kades Tak Pilih Jokowi, Bupati Kuningan Diperiksa Bawaslu Pelantikan Bupati Kuningan. ©2016 merdeka.com/andrian salam wiyono

Merdeka.com - Bupati Kuningan, Jawa Barat, Acep Purnama memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengklarifikasi ucapannya yang melaknat Kepala Desa tidak mendukung Jokowi dalam pilpres.

"Saya dimintai penjelasan (oleh Bawaslu) tentang kegiatan itu, karena ada yang menimbulkan rasa tak nyaman," kata Acep setelah memberikan klarifikasi di kantor Bawaslu, Kuningan, Rabu (20/2).

Menurut Acep, Bawaslu meminta klarifikasi terkait kehadirannya dalam acara deklarasi dukungan Tim Akar Rumput Kabupaten Kuningan kepada capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Acep diperiksa terkait kehadirannya sebagai Bupati Kuningan atau atas nama pribadi.

"Saya (datang ke deklarasi dukungan Tim Akar Rumput Kabupaten Kuningan) sebagai kader," kata Acep. Dilansir Antara.

Acep mengakui merupakan bagian tim pemenangan capres dan cawapres nomor urut 01 di Kabupaten Kuningan. Dalam deklarasi itu dia mengaku ingin memotivasi para kader Tim Akar Rumput untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Acep, salah satu keberhasilan Jokowi adalah menggulirkan dana desa, itu bisa menjadi materi untuk memotivasi para kader.

Dia menambahkan selama ini tidak pernah mengarahkan kepala desa dan perangkat desa di Kuningan untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. (KR-KHR).

"Kebetulan ada keberhasilan yang dilakukan Pak Jokowi yaitu digulirkannya dana desa. Walaupun ada yang memberi masukan itu program Pak SBY juga, tetapi materi itu bisa menyemangati teman-teman untuk membangun Indonesia dari pinggiran," ujarnya.

Sebelumnya, sebuah video berdurasi 33 detik Bupati Kuningan Acep Purnama membicarakan tentang alokasi dana desa. Acep menyebutkan bahwa para kepala desa diangkat harkat martabatnya oleh Jokowi.

"Jokowi nyawer ke desa-desa, sehingga desa bisa dibangun, kepala desa bisa diangkat harkat, martabat dan derajatnya karena berhasil memimpin di desanya. Makanya sampaikan kepada kepala desa dan perangkat desanya, kalau ada yang tidak mendukung Jokowi berarti laknat," kata Acep dalam video tersebut.

Video itu sendiri diambil saat Bupati Kuningan memberikan sambutan pada acara deklarasi pasangan capres dan cawapres urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin yang dilakukan Tim Akar Rumput-Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (16/2) lalu.

Kehadiran Acep dalam acara itu menjadi sorotan Bawaslu. Bawaslu kemudian memanggil Bupati Acep Purnama terkait pernyataannya yang viral di dunia maya yang mengutuk kepala desa (kades) 'laknat' jika tidak mendukung Jokowi.

"Bupati, nanti Rabu mau klarifikasi (terkait vidio yang viral)," kata Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan antar-Lembaga Bawaslu Kuningan, Abdul Jalil Hermawan saat dihubungi dari Cirebon, Senin (18/2).

Menurut Jalil, pihaknya sudah mengirimkan laporan ke Bawaslu Provinsi terkait pernyataan Bupati Acep yang menjadi viral di dunia maya. Namun pihaknya masih melakukan kajian-kajian dan pengawasan serta belum bisa menentukan apakah pernyataan Bupati Acep masuk pelanggaran Pemilu atau bukan.

"Kita sedang melakukan kajian dan melakukan pengawasan. (Untuk indikasi adanya pelanggaran) kita belum bisa bicara karena masih internal kita dan masih dalam kajian," ujarnya.

Sementara untuk berkas yang dilaporkan ke Provinsi Jawa Barat, kata Jalil, sudah dipastikan lengkap dan dipastikan laporan yang dikirimkan ke Bawaslu Provinsi itu murni berdasarkan aturan tanpa ada tekanan.

"Kita berdasarkan aturan saja, tidak berdasarkan tekanan atau viral tidak viralnya," tuturnya.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Minta Pendukung AMIN Tunggu Sampai Perhitungan Suara: Ancaman Kecurangan Makin Nyata

Cak Imin Minta Pendukung AMIN Tunggu Sampai Perhitungan Suara: Ancaman Kecurangan Makin Nyata

Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu

Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu

Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Baca Selengkapnya
Respons Anies soal Jokowi Minta Jangan Teriak-teriak Curang

Respons Anies soal Jokowi Minta Jangan Teriak-teriak Curang

Anies Baswedan setuju dengan pendapat Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Saksi Kubu AMIN di Jawa Timur Ungkap Kepala Desa Dimobilisasi dan Diancam Jika Tidak Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Saksi Kubu AMIN di Jawa Timur Ungkap Kepala Desa Dimobilisasi dan Diancam Jika Tidak Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Temuan itu berdasarkan aduan diterima Tim Hukum Nasional AMIN Jatim melalui layanan call center yang dibuka sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jelaskan Presiden Boleh Kampanye Sambil Bawa Kertas Besar Berisi Pasal-Pasal UU Pemilu

Jokowi Jelaskan Presiden Boleh Kampanye Sambil Bawa Kertas Besar Berisi Pasal-Pasal UU Pemilu

Presiden Jokowi menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden punya hak untuk kampanye.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya