Kubu Romy bantah serang markas PPP: Tuduhan keji & mengalihkan isu
Merdeka.com - Markas DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, diduga dirusak kelompok Angkatan Muda Kabah. Diduga kelompok tersebut berasal dari pihak lawan yakni PPP kubu Romahurmuziy (Romy).
Wasekjen PPP kubu Romahurmuziy, Ahmad Baidowi membantah pihaknya terlibat dalam kasus penyerangan tersebut. Pria yang akrab disapa Awiek ini menganggap tudingan kubu Djan sebagai tuduhan keji dan tidak berdasar.
"Ketika tiba-tiba ada informasinya saya enggak tau jumlahnya berapa dianggap bahkan dikaitkan dengan kami itu merupakan tuduhan yang sangat keji dan mengalihkan isu," kata Awiek di Kantor Sekretaris Nasional Bappilu PPP, Jln. Tebet Barat IX nomor 17 A, Jakarta, Minggu (16/7).
Lagipula, kata Awiek, kubu Djan tak lagi memiliki hak menempati markas di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat sejak keluarnya putusan PT.TUN No. 58/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Juni 2017 yang memenangkan kepengurusan hasil Muktamar VIII Pondok Gede.
Oleh karenanya, Awiek menyebut pihaknya bakal mengambil markas yang telah menjadi hak kepengurusan Muktamar Pondok Gede.
"Persoalan ada kengototan kepada Djan Faridz itu hal yang biasa, mereka ingin kembali ke rumahnya, bukan menggeruduk. Sekali lagi kami tegaskan, kalau suatu saat nanti, kami menempati kantor Diponegoro kami bukan menggeruduk, kami menempati kembali hak-hak kami," tegasnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR ini menuturkan, laporan yang dibuat kubu Djan ke polisi dengan menuduh kubu Romy sebagai dalang dibalik penyerangan markas PPP itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
"Dasarnya apa? Maka yang kami katakan tadi kok tuduhannya dialamatkan kepada DPP hasil Muktamar Pondok Gede. Wong kegiatan yang namanya hiruk pikuk tadi malam kami tidak tahu menahu sama sekali kita tahunya dari media," tandas Awiek.
Oleh karenanya, PPP kubu Romy mempersilakan Kubu Djan lapor ke polisi. Dia meyakini tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan pengurus atau kader Muktamar Pondok Gede dalam kasus itu.
"Yang penting tentu saja polisi pasti menindaklanjuti segala persoalan hukum atas koridor hukum yang berlaku dan tidak serta merta atas laporan langsung dibenarkan tentu saja diverifikasi," ujarnya.
"Dan silakan saja kalau memang terbukti silakan dan sampai saat ini kami yakin tidak ada bukti yang mengarah terlibat pada keterlibatan teman-teman kami di Muktamar Pondok Gede," tutup Awiek.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaRommy Ungkap Muncul Aspirasi PPP Jadi Oposisi
PPP tengah fokus mengawal penghitungan suara sampai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaKomisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaKPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaJurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaTerseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca Selengkapnya