KSP Gandeng NU Dorong Percepatan Reformasi Agraria
Merdeka.com - Pemerintah tengah berupaya membangun sinergi bersama Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu untuk percepatan program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
"Ujung dari program RAPS adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum yang didapatkan dibutuhkan masyarakat untuk mengakses bantuan modal, bibit. Komunitas NU yang masif diharapkan bisa turut terlibat dalam membantu pemilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Abetnego Tarigan selaku Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Sabtu (5/3).
Dia menjelaskan bahwa komitmen presiden terhadap RAPS untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola lahan dan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Abet menjelaskan pada tahun 2022 ini salah satu fokus KSP adalah mendorong pemberdayaan di 16 lokasi major project reforma agraria dan 11 lokasi rencana pengembangan area terpadu perhutanan sosial.
Dengan adanya kolaborasi antar sektor dan pelibatan organisasi yang begitu dekat dengan masyarakat seperti NU, pemberdayaan di lokasi-lokasi konflik agraria dapat dilakukan bersama. Lebih lanjut dia menuturkan, NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia dengan 91,2 juta anggota merupakan salah satu mitra penting bagi pemerintah.
Dia menuturkan dengan peran dari jaringan 29.000 pesantren NU dalam pendampingan pengajuan lokasi penanganan konflik agraria serta pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat dibutuhkan untuk mencapai target RAPS.
Harapan Kerja Sama dengan NU
Melalui kolaborasi bersama NU, Abet berharap akan ada pencapaian pesat dalam program Perhutanan Sosial yang baru mencapai 4,8juta dari target 12,7juta Ha. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu menggenjot pencapaian redistribusi tanah untuk reforma agraria yang baru mencapai 1,4 juta dari target 4,5 juta Ha.
Sebagai perwujudan awal kolaborasi ini, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) sendiri telah menyelenggarakan kegiatan Halaqoh RAPS dalam rangka memperingati Hari Lahir Nadhlatul Ulama ke 96 di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (4/3).
Ketua Tanfidziyah PBNU, Alissa Wahid menjelaskan PBNU mendorong agar warga NU juga dapat turut berkontribusi pada percepatan RAPS dan menargetkan pendampingan penyelesaian sedikitnya 2 juta Ha lahan berkonflik. Pada saat yang sama, lembaga/badan otonom perempuan NU ditargetkan dapat membantu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam program perhutanan sosial hingga 15.7% dari yang saat ini hanya 5% saja.
"Melalui program RAPS ini, pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan ikan tapi juga kail dan ilmu memancing bagi warga NU," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mengaku saat ini sedang fokus bekerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Baca SelengkapnyaKegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaDengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang terus berjalan, katanya, juga dapat menentukan keberhasilan program perekrutan ASN PPPK guru.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pertemuan antara perwakilan partai politik, termasuk tokoh-tokoh nasionalis dan agamis.
Baca SelengkapnyaBerbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSIG memiliki fokus menciptakan program-program inovasi lingkungan dan sosial berdasarkan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaProgram ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.
Baca SelengkapnyaOperasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya