KPK Siapkan 7 Peraturan Turunan UU KPK dengan Lembaga Terkait

Senin, 13 Januari 2020 16:35 Reporter : Angga Yudha Pratomo
KPK Siapkan 7 Peraturan Turunan UU KPK dengan Lembaga Terkait Ketua KPK Firli Bahuri. ©2020 Merdeka.com/Angga Yudha Pratomo

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan kementerian dan lembaga terkait sedang menyiapkan rancangan peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Setidaknya ada 7 rancangan peraturan yang ada dibuat.

"Peraturan yang kini sedang dibahas di antara Perpres Dewan Pengawas statusnya sudah ada. Kemudian Rancangan Perpres Supervisi status sedang berjalan dan tahap pembahasan, Rancangan Peraturan Pemerintah/RPP Alih Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN status dalam tahap pembahasan, Perkom Alih Status Pegawai KPK status sedang dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara, termasuk proses Diklatnya dengan LAN," ujar Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Senin (13/1).

Pimpinan KPK juga menginisiasi Perpres tentang Hak Keuangan Dewan Pengawas serta Perpres tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pegawai KPK yang kini berjumlah 1624 orang. Sedangkan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN akan dilaksanakan secara serentak, bukan pengangkatan pegawai ASN.

"Pegawai akan ikut proses seleksi, kemudian ikut proses re-orientasi. Tes kompetensi akan menentukan posisi grading seseorang atau pegawai," kata Firli.

Baca Selanjutnya: Pimpinan KPK Roadshow...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini