Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK geledah kantor dan rumah pribadi Bupati Bandung Barat

KPK geledah kantor dan rumah pribadi Bupati Bandung Barat KPK geledah Pemkab Bandung Barat. ©2018 Merdeka.com/Aksara Bebey

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di dua lokasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (12/4) malam. Hal itu diduga sebagai tindak lanjut dari kasus dugaan rasuah yang melibatkan Bupati Kabupaten Bandung Barat, Abu Bakar yang telah ditahan oleh KPK.

Dua lokasi tersebut, yakni gedung C kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat dan serta rumah pribadi Bupati Abu Bakar, Jalan Mutiara 1 Lembang.

Di kantor Pemkab Bandung Barat, KPK menggeledah kantor Bupati serta ruang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Adiyoto.

KPK memulai penggeledahan di Kompleks Pemkab Bandung Barat sekitar pukul 17.30 WIB dengan menerjunkan enam oran petugas.

Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah petugas kepolisian dari Polres Cimahi berjaga dengan bersenjata lengkap. Sampai jam 22.00 WIB, tim KPK masih berada di dalam lokasi.

Sementara itu, di rumah Abu Bakar, sejumlah anggota polisi juga berjaga di depan gerbang. Tampak beberapa kendaraan roda empat milik KPK juga terparkir di halaman rumah tersebut.

Satu kendaraan jenis Toyota Innova nomor polisi BG 1532 G milik KPK terlihat masuk ke halaman rumah bupati pada pukul 21.10 WIB. Sama seperti di kantor Pemkab Bandung Barat, di rumah bupati ini, tim KPK juga masih melakukan penggeledahan.

Kantor Pemkab Sepi

Suasana di kantor Pemkab Bandung Barat tampak tidak biasa. Bisa dibilang, pascapenangkapan sang Bupati dan sejumlah pejabat pemerintahan, tidak banyak aktivitas di sejumlah SKPD. Ruangan bupati dan wakil bupati lengang.

Kantor Disperindag tampak disegel. Wartawan kesulitan mendapatkan keterangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka cenderung menghindar dan menolak untuk diwawancara.

Kabag Humas Setda KBB Hari Mustika menyebutkan aktivitas berjalan normal dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"Kinerja di masing-masing SKPD tidak terganggu," katanya.

(mdk/rzk)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kabar Gembira! Pemudik Bisa Titip Motor atau Mobil ke Kantor Polisi Terdekat

Kabar Gembira! Pemudik Bisa Titip Motor atau Mobil ke Kantor Polisi Terdekat

Pemudik juga bisa menitipkan rumah kosongnya kepada polisi agar terus dipantau selama mudik

Baca Selengkapnya
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini

Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya
Mana yang Harus Didahulukan antara Kereta Api dan Pemadam Kebakaran? Kejadian di Bandung Ini Jadi Contoh

Mana yang Harus Didahulukan antara Kereta Api dan Pemadam Kebakaran? Kejadian di Bandung Ini Jadi Contoh

Saat sampai di perlintasan sebidang Cikadupateh, para petugas dan relawan yang berjaga dengan sigap menghentikan truk pemadam kebakaran tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya