Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK diminta tak tarik ulur terkait penetapan tersangka calon kepala daerah

KPK diminta tak tarik ulur terkait penetapan tersangka calon kepala daerah KPK dan Komnas HAM pantau kasus Novel Baswedan. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan adanya imbauan pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto perihal penundaan penetapan tersangka oleh KPK terhadap calon kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Permintaan pemerintah dinilai tidak mencerminkan negara berlandaskan hukum.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Titi mengatakan, momentum pemilihan kepala daerah tidak melulu dikaitkan dengan penindakan hukum. Begitu sebaliknya, dia mengatakan, proses hukum yang berjalan bertepatan saat pencalonan kepala daerah tidak melulu dipandang politis.

"Kita ini negara hukum, tidak boleh dikangkangi oleh proses politik, begitu juga proses hukum harus berdiri sendiri secara alamiah," ujar Titi, Sabtu (17/3).

Meski demikian, dia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak ada tarik ulur dalam menetapkan status tersangka seorang calon kepala daerah.

Sementara itu, disinggung sikap KPK menetapkan calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka, dia kembali mengingatkan agar penetapan tersebut tidak menimbulkan drama di kemudian hari.

Mengingat, publik sempat dibuat penasaran dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo akan ada calon kepala daerah menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi. Dari beberapa laporan yang masuk, 90 persen penanganannya siap ditingkatkan ke penyidikan.

"Kalau sudah lengkap proses penyidikannya ya segera diumumkan kalau belum ya tidak usah seperti film, ada trailer," ujarnya.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Tersangka Menghalangi Penyidikan Kasus Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Tersangka Menghalangi Penyidikan Kasus Korupsi Timah

Mulai dari mengumpulkan keterangan saksi, penggeledahan, penyitaan, hingga penahanan terhadap tersangka tersebut.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah

Ketut menyebut, penetapan lima tersangka itu dilakukan pada Jumat, 16 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya