KPK Cegah Mantan Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

Selasa, 4 Oktober 2022 12:29 Reporter : Merdeka
KPK Cegah Mantan Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi Kemenkumham) mencegah mantan anggota DPR RI Fraksi PAN, Chandra Tirta Wijaya bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini sesuai permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang bersangkutan (Chandra Wijaya) aktif dalam daftar cegah, dengan masa pencegahan 25 Agustus 2022 sampai dengan 25 Februari 2023," ujar Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh dalam keterangannya, Selasa (4/10).

Achmad menyebut, pencegahan terhadap Chandra Wijaya dilakukan berdasarkan permintaan dari lembaga antirasuah yang tengah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. "Diusulkan oleh KPK dengan kasus korupsi," kata Achmad.

2 dari 3 halaman

Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Diberitakan, KPK mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan mesin dan pesawat di PT Garuda Indonesia. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Presiden Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo.

"Saat ini, KPK kembali membuka penyidikan baru sebagai pengembangan perkara terkait dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT GI (Garuda Indonesia) Tbk 2010-2015," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (4/10).

KPK sudah menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini, yakni anggota DPR RI periode 2014-2019 berinisial CTW. Dia pernah diperiksa pada November 2019.

"Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp100 miliar yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya, termasuk pihak korporasi," kata Ali.

3 dari 3 halaman

Sinergi dengan Inggris dan Prancis

Ali mengatakan, pengusutan kasus ini tidak dilakukan sendiri oleh KPK, melainkan bersinergi dengan penegak hukum di Inggris hingga Prancis.

"KPK apresiasi pihak otoritas asing dimaksud yang bersedia membantu penegak hukum di Indonesia. Hal ini tentu sebagaimana komitmen dunia internasional untuk terus membangun kerja sama dalam pemberantasan korupsi," kata Ali.

Meski sudah mengantongi nama tersangka, Ali menyebut pihaknya belum akan mengumumkan mereka. Nama tersangka berikut konstruksi kasusnya akan disampaikan saat upaya paksa.

"Setelah penyidikan ini cukup maka berikutnya kami segera akan umumkan rangkaian dugaan perbuatan pidananya, pihak-pihak yang berstatus tersangka dan pasal yang kemudian disangkakan," jelas Ali.

"Yang berikutnya ditindaklanjuti dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan," tandas Ali.

Jaksa eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Jawa Barat pada Rabu, 3 Februari 2021.

Eksekusi dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Kasasi yang diajukan Emirsyah atas perkara suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia dan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Tim Jaksa Eksekusi KPK melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Emirsyah Satar," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).

Ali mengatakan, vonis terhadap Emirsyah Satar telah berkeuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Mei 2020 Jo Putusan PN Tipikor pada PT DKI Jakarta Nomor : 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI tanggal 17 Juli 2020 Jo Putusan MA Nomor: 4792 K/Pid.Sus/2020 tanggal 23 Desember 2020.

Emirsyah Satar akan menjalani hukuman 8 tahun pidana penjara. Selain dihukum 8 tahun pidana penjara, Emirsyah Satar juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah SGD 2.117.315,27. Jika tak membayar dalam waktu sebulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 tahun," jelas Ali.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com.

Baca juga:
Kembangkan Kasus Suap Garuda Indonesia, KPK Jerat Mantan Anggota DPR
Lukas Enembe Mangkir Pemeriksaan Alasan Sakit, KPK: Kami Siapkan Dokter Kompeten
Hitung Risiko Jemput Paksa, KPK Bujuk Lukas Enembe agar Kooperatif
Isu Tetapkan Anies Tersangka Kasus Formula E, KPK: Kenapa Takut Kalau Ada Bukti
Kasus Suap, Eks Wali Kota Banjar Dihukum 7 Tahun Bui dan Denda Rp350 Juta
Kasus Lukas Enembe, KPK Panggil Pramugari Tamara Anggraeny
Kejagung Amankan PNS Terkait Korupsi Sewa Excavator, Kerugian Hingga Rp1 Miliar

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini