KPK Cecar Pimpinan 3 DPC Demokrat Soal Pencalonan Bupati PPU Jadi Ketua DPD Kaltim

Jumat, 1 April 2022 13:03 Reporter : Merdeka
KPK Cecar Pimpinan 3 DPC Demokrat Soal Pencalonan Bupati PPU Jadi Ketua DPD Kaltim Gedung KPK. ©blogspot.com

Merdeka.com - Tiga ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dicecar soal aliran uang untuk pencalonan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Kalimantan Timur.

Tiga ketua DPC Demokrat itu yakni Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Barat (Kubar) Paul Vius, Ketua DPC Partai Demokrat Paser Abdulah, dan Ketua DPC Partai Demokrat Mahakam Ulu Kelawing Bayau.

Mereka diperiksa terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur yang menjerat Abdul Gafur Mas'ud (AGM). Mereka diperiksa di kantor Mako Brimob Polda Kaltim di Balikpapan pada Kamis, 31 Maret 2022.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi di antaranya terkait pengetahuan saksi soal dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk dukungan pencalonan AGM pada musyawarah daerah dalam rangka pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (1/4).

KPK menetapkan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis (NAB) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara.

Selain Abdul Gafur dan Nur Afifah, KPK juga menjerat Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM), dan pihak swasta Achmad Zuhdi (AZ) alias Yudi.

2 dari 2 halaman

Kasus ini bermula saat Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar.

Kontrak itu yakni proyek multiyears peningkatan jalan Sotek - Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 Miliar. Atas adanya proyek itu, Abdul Gafur memerintahkan Mulyadi, Edi Hasmoro, dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten PPU.

Selain itu, Abdul Gafur juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Penajam Paser Utara dan perizinan bleach plant (pemecah batu) pada Dinas PUTR PPU.

Abdul Gafur diduga bersama Nur Afifah menyimpan uang yang diterima dari para rekanan di dalam rekening bank milik Nur Afifah untuk keperluan Abdul Gafur. Abdul Gafur juga diduga menerima uang tunai sejumlah Rp 1 miliar dari Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 64 miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [eko]

Baca juga:
KPK Minta Sultan Pontianak Kooperatif Penuhi Panggilan Terkait Kasus Bupati PPU
Dirut PT Borneo Putra Mandiri Didakwa Suap Bupati Nonaktif PPU Rp2 Miliar
Sekretaris dan Ibu Bendum DPC Demokrat Balikpapan Mangkir dari Panggilan KPK
Keluarga Duga Kasus Suap Bupati Nonaktif PPU Terkait Musda Demokrat di Samarinda
Kasus Suap Bupati PPU, KPK Panggil 3 Ketua DPC Partai Demokrat
KPK Dalami Pertemuan Politikus Demokrat dengan Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini