KPK Catat 7.085 Lahan Aset Pemda di Kaltim Belum Bersertifikat

Rabu, 4 Desember 2019 19:31 Reporter : Saud Rosadi
KPK Catat 7.085 Lahan Aset Pemda di Kaltim Belum Bersertifikat Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah VII Nana Mulyana. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 7.085 bidang lahan atau aset milik pemerintah daerah di Kalimantan Timur belum bersertifikat. Sedangkan yang bersertifikat baru 3.159 aset.

Terbanyak yang belum bersertifikat berada di Kutai Kartanegara, yaitu 2.115 aset. Sementara di Kabupaten Paser, seluruh aset berjumlah 1.962 telah bersertifikat. Di kabupaten Mahakam Ulu 226 aset belum bersertifikat.

KPK mengingatkan agar aset-aset Pemprov dan 10 kabupaten dan kota di Kaltim tersebut segera disertifikasi. Tujuannya untuk meminimalisir potensi konflik pertanahan.

"Kita bikin MoU Kantah (Kantor Pertanahan) dan kepala daerah masing-masing terkait berapa banyak lahan belum bersertifikat, dan proses sertifikatnya. Hari ini kita melakukan monitoring, prosesnya sudah seperti apa," kata Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah VII Nana Mulyana ditemui di kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gadjah Mada, Samarinda, Rabu (4/12).

Nana menerangkan, KPK mendata ragam permasalahan, penyebab aset belum bersertifikat. "Kantor Pertanahan dan Kanwil Pertanahan menyampaikan progres dan hambatannya," ujar Nana.

"Terungkap lahan Pemda masih banyak belum bersertifikat ada masalah soal alat, pengukuran dan biaya. Juga personel terbatas. Karena kan juga lagi proses sertifikasi lahan masyarakat dan sebagainya," tambah Nana.

Nana menjelaskan, KPK mendorong lahan Pemda untuk jadi prioritas. Meski diungkapkan ada sejumlah kendala. "Akhir tahun ini kita evaluasi lagi. Monitoring dan evaluasi hari ini adalah yang pertama. Selanjutnya kita lakukan per tiga bulan," jelas Nana.

Nana juga mengungkap alasan KPK mendorong Pemda agar segera melakukan sertifikasi lahan yang menjadi aset. "Alasannya, banyak tanah Pemda diokupasi, diduduki masyarakat. Juga ada yang digugat," sebut Nana.

Selain itu, lanjut Nana, imbasnya lahan Pemda dikuasai pihak swasta. "Tanah di Pemda penguasanya swasta. Juga ada proses (sertifikasi lahan Pemda) di kantor pertanahan yang terhenti. Jadi KPK mendorong agar semua aset Pemda disertifikasi," demikian Nana. [cob]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini