KPK Awasi 'Permainan' Sektor Pertambangan dan Perdagangan Batu Bara
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dugaan permainan korupsi sektor pertambangan dan perdagangan batu bara. Ketua KPK Agus Rahardjo bersama tim dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan serta Kementerian ESDM turun ke Samarinda, untuk mengecek temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), terkait potensi kerugian negara Rp 133 triliun, yang bersumber dari pajak dan PNBP perusahaan batu bara yang belum dibayarkan.
"Itu merugikan keuangan negara. Baik dalam proses perizinan, pelaksanaan penambangan, maupun pengawasan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan tertulis diterima merdeka.com, Kamis (15/11).
Sementara, dalam catatan perhitungan Litbang KPK sebagaimana disampaikan Agus hari ini di Samarinda, ditemukan potensi kerugian Rp 1,3 triliun per tahun.
"Kaltim, jadi model bagi koordinasi pengawasan sumber daya alam di daerah lain," ujar Agus.
Terkait itu, KPK mengeluarkan sembilan rekomendasi kepada pemerintah dan jajaran kementerian. Di antaranya penuntasan penagihan royalti dan perpajakan kepada para pemegang izin pertambangan.
Selain itu, juga perpanjangan izin tambang PKP2B harus akuntabel, koordinasi pencatatan data pertambangan antar-kementerian harus selaras, penertiban pelaksanaan pertambangan baik itu soal standar keselamatan dan peralatan, hingga evaluasi pelaksanaan pemuatan batu bara, untuk ekspor di lokasi-lokasi terpencil yang minim pengawasan.
"KPK akan melakukan pemantauan secara detil dan berkala, terkait pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang telah disepakati bersama," demikian Agus.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaBupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaKunjungi Fasilitas Pengolahan Sampah Jadi Bahan Bakar Pertama di Indonesia, Jokowi: Bisa Ganti Batu Bara 60 Ton per Hari
Selain pemanfaatan bahan bakar alternatif dari sampah perkotaan, SBI juga menerapkan ekonomi sirkular bagi masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara
Total pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaDijanjikan Upah Rp135 Juta, Kurir Sabu 15 Kilogram Ditangkap Polisi saat Nunggu Jemputan Rekan
Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau mati akibat perbuatannya.
Baca SelengkapnyaPerusahaan Baja Ini Gunakan PLTS Atap untuk Kurangi Emisi Karbon, Jadi Salah Satu Terbesar di Jawa Barat
GRP menargetkan kapasitas PLTS Atap terpasang sebesar 33 MWp, yang direncanakan selesai pada tahun 2025.
Baca SelengkapnyaIni Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.
Baca SelengkapnyaSanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca Selengkapnya