Kota Pangkalpinang dapat predikat kepatuhan layanan administrasi tertinggi

Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan terhadap sejumlah kementerian/lembaga serta kepala daerah di Jakarta, Selasa, atas predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik.

Salah satunya, Kota Pangkalpinang mendapatkan zona hijau terkait layanan administrasi dengan predikat kepatuhan tertinggi.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, penganugerahan ini dilakukan setelah sebelumnya Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap 14 kementerian, enam lembaga, 22 pemerintah provinsi, 107 pemerintah kabupaten, dan 45 pemerintah kota selama Mei-Juli 2017.

"Kami melakukan penilaian melalui pendekatan survei observasi," ujar Adrianus dikutip dari Antara, Selasa (5/12).

Dia mengatakan, tim Ombudsman RI melakukan observasi terhadap ketersediaan komponen pelayanan di masing-masing instansi yang menjadi objek penilaian. Observasi dilakukan tanpa menginformasikan terlebih dulu kepada pejabat di instansi tersebut.

Teknik pengambilan sampelnya cluster sampling dengan metode observasi mengamati ketampakan fisik dari ketersediaan komponen pelayanan di unit pelayanan publik kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Menanggapi penghargaan itu, Wali Kota Pangkalpinang, Irwansyah yang juga diisukan bakal maju Pilgub Sumsel 2018 itu mengaku bersyukur. Ia mendorong semua aparatnya untuk bekerja lebih melayani masyarakat lagi.

"Ini menjadi pelecut semangat. Terima kasih kepada seluruh aparatur di kota Pangkalpinang. Teruslah melayani tanpa pamrih, kerja ikhlas dan niatkan ibadah," kata Irwansyah dalam siaran persnya.

Selain ke Pemkot Pangkalpinang, Ombudsman juga memberikan penghargaan ke pemerintah daerah lain. Misalnya Pemprov Sulawesi Selatan mendapatkan predikat implementasi kepatuhan tertinggi, juga ada predikat kepatuhan tertinggi pada 7 kategori.

Predikat tersebut antara lain Peningkatan Tertinggi Zona Kepatuhan yang diterima kota Bengkulu, Kategori Locus Baru Kepatuhan Terbaik yang diraih Pemkab Belitung Timur, Kategori kepatuhan tertinggi Pemerintah Kabupaten diterima Pemkab Bangka, Kepatuhan tertinggi Pemerintah Kota diterima Pemkot Manado, Kepatuhan tertinggi Pemerintah Provinsi diterima Pemprov Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Kategori Kepatuhan Tertinggi Lembaga diterima BNN, dan Kepatuhan tertinggi kementerian diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Ombudsman juga memberi predikat kepatuhan tinggi dalam empat kategori, yaitu untuk kementerian/lembaga yang diraih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kemensetneg, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Sementara untuk Predikat Kepatuhan Tinggi tingkat Pemerintah Provinsi diterima oleh Pemprov Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. (mdk/rnd)