Kota Pangkalpinang dapat predikat kepatuhan layanan administrasi tertinggi
Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan terhadap sejumlah kementerian/lembaga serta kepala daerah di Jakarta, Selasa, atas predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik.
Salah satunya, Kota Pangkalpinang mendapatkan zona hijau terkait layanan administrasi dengan predikat kepatuhan tertinggi.
Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, penganugerahan ini dilakukan setelah sebelumnya Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap 14 kementerian, enam lembaga, 22 pemerintah provinsi, 107 pemerintah kabupaten, dan 45 pemerintah kota selama Mei-Juli 2017.
"Kami melakukan penilaian melalui pendekatan survei observasi," ujar Adrianus dikutip dari Antara, Selasa (5/12).
Dia mengatakan, tim Ombudsman RI melakukan observasi terhadap ketersediaan komponen pelayanan di masing-masing instansi yang menjadi objek penilaian. Observasi dilakukan tanpa menginformasikan terlebih dulu kepada pejabat di instansi tersebut.
Teknik pengambilan sampelnya cluster sampling dengan metode observasi mengamati ketampakan fisik dari ketersediaan komponen pelayanan di unit pelayanan publik kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Menanggapi penghargaan itu, Wali Kota Pangkalpinang, Irwansyah yang juga diisukan bakal maju Pilgub Sumsel 2018 itu mengaku bersyukur. Ia mendorong semua aparatnya untuk bekerja lebih melayani masyarakat lagi.
"Ini menjadi pelecut semangat. Terima kasih kepada seluruh aparatur di kota Pangkalpinang. Teruslah melayani tanpa pamrih, kerja ikhlas dan niatkan ibadah," kata Irwansyah dalam siaran persnya.
Selain ke Pemkot Pangkalpinang, Ombudsman juga memberikan penghargaan ke pemerintah daerah lain. Misalnya Pemprov Sulawesi Selatan mendapatkan predikat implementasi kepatuhan tertinggi, juga ada predikat kepatuhan tertinggi pada 7 kategori.
Predikat tersebut antara lain Peningkatan Tertinggi Zona Kepatuhan yang diterima kota Bengkulu, Kategori Locus Baru Kepatuhan Terbaik yang diraih Pemkab Belitung Timur, Kategori kepatuhan tertinggi Pemerintah Kabupaten diterima Pemkab Bangka, Kepatuhan tertinggi Pemerintah Kota diterima Pemkot Manado, Kepatuhan tertinggi Pemerintah Provinsi diterima Pemprov Nusa Tenggara Barat.
Sementara itu, Kategori Kepatuhan Tertinggi Lembaga diterima BNN, dan Kepatuhan tertinggi kementerian diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ombudsman juga memberi predikat kepatuhan tinggi dalam empat kategori, yaitu untuk kementerian/lembaga yang diraih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kemensetneg, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Sementara untuk Predikat Kepatuhan Tinggi tingkat Pemerintah Provinsi diterima oleh Pemprov Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).
Baca SelengkapnyaOmbudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara
Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Klarifikasi Kepala Puskesmas di Palembang soal Aturan Pegawai Wanita Dilarang Hamil Hingga Tahan Uang JKN
MG menyebut permasalahannya dianggap selesai karena hanya terjadi miskomunikasi.
Baca SelengkapnyaFakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang
Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.
Baca SelengkapnyaIntip Kesibukan Penjahit Permak Pakaian di Pinggir Jalan Tulungagung Jelang Lebaran, Kewalahan hingga Tolak Pelanggan
Pengguna jasa permak pakaian meningkat 2-3 kali lipat dibanding hari biasa.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaTinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman
Tinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya