Merdeka.com - Direktur Populi Center, Usep S Ahyar menanggapi usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar debat Capres-Cawapres memasukkan tema korupsi di era orde baru. Usep menjelaskan tema tersebut terlalu tendensius.

"Kalau menurut saya tidak spesifik soal apa korupsi orba. Karena memang itu kan sudah tendensius kan. Kecuali memang orba itu jadi pemerintahan yang secara resmi di belakang," kata Usep di kantornya, Jakarta Barat, Kamis (6/12).

Usep menjelaskan seharusnya isu korupsi harus dibahas lebih dalam. Tetapi tidak spesifik dalam kasus korupsi orde baru. Sebab menurut Usep kasus korupsi bukan hanya di rezim orde baru. Saat ini pun kata dia masih ada korupsi.

"Kalau ditujukan ke mana ya itu agak tendensius bahwa ada kasus-kasus yang orde baru reformasi korupsinya juga tidak berhenti. Lalu kemudian orde lama juga ada," papar Usep.

"Ya korupsi secara keseluruhan di Indonesia ya mungkin harus dibahas yaa. Dan harus menjadi agenda utama dan diskusi utama dalam pemerintahan ke depan," tambah Usep.

Kemudian Usep menjelaskan seharusnya pihak KPU juga harus memberikan tema yang lebih luas dan tidak spesifik. Tidak hanya orde baru saja tetapi korupsi di pemerintahan saat ini.

"Iya saya kira. Tidak hanya kalah mengguritanya korupsi hari ini," ungkap Usep.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menjelaskan usulan itu ia cetuskan dikarenakan di dua koalisi pasangan capres-cawapres berdebat mengenai citra Soeharto di masa kepemimpinannya.

Ketimbang berdebat hanya di tingkat koalisi, Raja menilai masyarakat perlu mendapat pandangan tersendiri melalui debat capres-cawapres mengenai hal tersebut.

"Usulan ini jauh lebih mendidik masyarakat secara politik. Daripada berkilah bahwa Soeharto bukan simbol KKN, Soeharto bukan guru korupsi," jelasnya.

Dia mengungkapkan, baik dirinya maupun Wasekjen PDIP Ahmad Basarah akan siap diajak berdebat hal itu.

"Saya dan mungkin Mas Basarah akan siap jika diajak berdebat tentang warisan Orde Baru yang dipuja-puji kubu Pak Prabowo-Sandi, daripada kita menjadi dokter yang menyalahkan data KPK tentang korupsi Orde Baru," ungkap Raja.