Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Korupsi merajalela dinilai dampak pemerintahan SBY yang lemah

Korupsi merajalela dinilai dampak pemerintahan SBY yang lemah Caleg Artis dan Aktivis Muda. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro menilai korupsi merajalela di Indonesia dampak dari pemerintahan SBY-Boediono yang lemah. Dia mengatakan, jika Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) lemah maka korupsi tak akan hilang dari Tanah Air.

"Jika pemerintahan (baru) yang tidak efektif, di mana peran leadership. Kenapa korupsi bisa terjadi dan sebagainya, ini cuma dampak dari kepemimpinan yang lemah," kata Siti saat menghadiri peluncuran buku Bambang Soesatyo berjudul 'Indonesia Gawat Darurat' di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu (31/8).

Siti juga menilai, banyaknya kasus korupsi yang terjadi saat ini, adalah tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk bekerja lebih maksimal dan mengajak semua elemen untuk memberantas korupsi.

"Korupsi yang sangat kritis saat ini semacam pemantik pemerintahan baru untuk tidak di pemerintahan yang sama. Korupsi tidak hanya KPK, tapi juga pemberantasan, birokrasi, dan lain-lain," imbuhnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo merilis buku berjudul 'Indonesia Gawat Darurat'. Buku 1.000 halaman itu ditulis oleh Bambang yang berisi catatan dosa-dosa pemerintahan SBY-Boediono.

"Buku ini merupakan catatan kritik saya selama jadi anggota DPR kepada SBY-Boediono. Buku ini juga kado bagi pemerintahan baru, agar belajar dari sejarah dan tidak akan mengulang," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu (31/8).

Menurut Bambang, masalah yang menimpa Indonesia saat ini diakibatkan sosok SBY yang lemah dan tidak tegas. "Berbagai masalah yang diakibatkan kepemimpinan yang lemah, tidak tegas dapat diatasi oleh kepemimpinan yang akan datang," ujarnya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Detik-Detik Dramatis Penyelamatan Siswi SMP di Lampung Disekap dan Diperkosa 10 Remaja
Detik-Detik Dramatis Penyelamatan Siswi SMP di Lampung Disekap dan Diperkosa 10 Remaja

Seorang siswi SMP di Lampung inisial NA, disekap dan diperkosa secara bergilir oleh 10 pria selama tiga hari.

Baca Selengkapnya
Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies: Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai dari Presiden
Anies: Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai dari Presiden

Menurut Anies, sikap seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja jajaran yang ada di bawahnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara

OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Pemda: Jangan Semua Pemerintah Pusat, Bapak-Ibu Kerjain yang Mana?
Jokowi Sindir Pemda: Jangan Semua Pemerintah Pusat, Bapak-Ibu Kerjain yang Mana?

Jokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya