KontraS sebut hukuman mati berpotensi jadi komoditas politik mendekati pilpres

Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanisia menyebut isu hukuman mati rentan digunakan calon kepala daerah dan calon presiden sebagai alat politik untuk menarik suara dukungan masyarakat. Dia khawatir mendekati pemilu 2019 mendatang, presiden kembali memerintahkan eksekusi mati."KontraS menilai kemungkinan itu ada (eksekusi mati) karena menjelang pilpres dan pilkada saya pikir segala hal dijadikan pengalihan isu dan lain-lain," kata Putri di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Selasa (10/10)."Saya khawatir hukuman mati dijadikan cara untuk mendapat dukungan pilkada maupun pilres," tuturnya.Kemungkinan itu diperkuat melihat diskursus masyarakat yang mendukung eksekusi mati terpidana. Khususnya bandar narkoba. Namun, tidak sedikit pula yang menentang hukuman mati."Melihat hukuman mati itu banyak pro kontra. Publik masih melihat hukuman mati itu relevan," kata Putri.Pihak Kejaksaan Agung, kata Putri, meminta anggaran kepada DPR untuk eksekusi mati. Dia menilai hal itu hanya buang-buang uang."Apalagi Jaksa Agung terakhir meminta anggaran dari DPR untuk pelaksanaan eksekusi mati karena Kejaksaan akan melakukan eksekusi mati setiap tahunnya. Ini harusnya Jaksa Agung mengecek proses-proses kejanggalan yang terjadi," katanya.