Merdeka.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menilai demokrasi era Presiden Joko Widodo mundur dan murung. Salah satu tandanya, dia menyinggung kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang tidak terungkap dan revisi terhadap UU KPK.

"Demokrasi kita tidak hanya mundur, tapi murung. KPK dan Novel hanya satu kasus," ujar Yati dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).

Yati juga mencontohkan pelarangan demonstrasi oleh aparat keamanan menjelang pelantikan presiden. Dia menilai, seharusnya penyampaian aspirasi difasilitasi.

"Pelarangan yang tidak perlu atas aksi dalam pelantikan. Demonstrasi harusnya difasilitasi bukan dihalangi," ucapnya.

Kembali ke kasus Novel, Yati menilai Jokowi bakal merusak citranya sendiri jika tidak kunjung menyelesaikan kasus tersebut. Jokowi disarankan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) karena polisi gagal mengungkapnya selama dua tahun lebih.

"Kalau tidak bikin TGPF, presiden merusak reputasi dirinya sendiri," kata dia.

Yati mengatakan, sekarang bola berada di tangan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus Novel Baswedan dan juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) KPK untuk membatalkan yang bermasalah.

"Bolanya untuk Perppu dan Novel Baswedan ada di presiden," imbuhnya.