Komnas HAM beri nilai 40 untuk Jokowi-JK terkait konflik agraria

Merdeka.com - Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla genap memimpin Indonesia empat tahun lamanya pada 20 Oktober mendatang. Komnas HAM mengungkap kinerja yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi, dimana salah satunya penyelesaian penanganan konflik sumber daya alam.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, pihaknya menemukan banyak pengaduan masyarakat seiring dengan pembangunan infrastruktur yang dijalankan selama 4 tahun terakhir.

"Komnas HAM menemukan banyak pengaduan dari masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur yang terdiri dari pembangunan Jalan Tol, Revitalisasi Jalur dan Stasiun Kereta Api, Pembangunan Bandara, Pembangunan Waduk," katanya saat memaparkan catatan penting 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK dan penegakan HAM di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Jumat (19/10).

Dia mengungkapkan, terdapat ribuan pengaduan yang diterima pihaknya terkait konflik sumber daya alam. Dengan banyaknya kasus tersebut, Damanik menilai, kinerja Jokowi-JK dalam penanganan konflik sumber daya alam belum tuntas dan memberi nilai 40 kepada kepemimpinan Jokowi mereka.

"Konflik Agraria nilainya 40 (re: nilai kinerja Jokowi-JK) kalau dikasih 50 petani ngamuk," ungkap Damanik.

Walaupun belum tuntas, Damanik mengapresiasi kinerja Jokowi-JK karena membuat pengembangan program reformasi agraria yang tepat.

"Tetapi masih saja terjadi kriminalisasi kepada warga yang melakukan upaya untuk memperoleh hak atas tanah. Termasuk anggota masyarakat hukum adat serta tidak ada diaturnya pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria dalam PerPres tersebut," tutup Damanik.