Komnas HAM: 99,5 Persen Publik Ingin Pelanggar HAM Diadili

Rabu, 4 Desember 2019 19:19 Reporter : Merdeka
Komnas HAM: 99,5 Persen Publik Ingin Pelanggar HAM Diadili Aksi Menolak Lupa di CFD. ©2019 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Komnas HAM bersama Litbang Kompas melakukan survei terkait harapan masyarakat tentang penyelesaian HAM masa lalu. Hasilnya, masyarakat ingin pelanggaran HAM diselesaikan.

Hasilnya, sebanyak 99,5 persen masyarakat ingin pelanggaran HAM selesai melalui pengadilan. Kemudian, 62 persen diselesaikan melalui pengadilan nasional, 23 persen melalui pengadilan internasional, dan sisanya sebesar 0,5 persen dengan cara lain, salah satunya Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR).

70,9 Persen responden ingin kasus pelanggaran HAM segera diselesaikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Masyarakat juga ingin ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum sebesar 20,7 persen.

1 dari 4 halaman

Namun, dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM terdapat hambatan. Hambatan yang kerap ditemukan oleh pemerintah, yakni politik.

"Masyarakat mengatakan penyelesaian kasus ini, nuansa yang paling besar adalah politik hambatannya," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, saat konferensi pers pada Rabu (4/12).

2 dari 4 halaman

Survei dilakukan terhadap lima kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Di antaranya peristiwa 1965, penembakan misterius petrus 1982-1985, penculikan aktivis 1997-1998, penembakan Trisakti-Semanggi 1998, dan Kerusuhan Mei 1998.

Survei menggunakan metode penelitian multistage random sampling dengan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Margin error sekitar 2,8% dan survei berlangsung pada September hingga Oktober 2019.

3 dari 4 halaman

Choirul menambahkan, masyarakat masih memiliki ekspektasi yang tinggi dalam menyelesaikan pelanggaran HAM melalui pengadilan.

Komnas HAM juga perlu membangun sinergi yang lebih baik dengan kepolisian dan pemerintah daerah dalam melakukan advokasi serta penanganan kasus HAM. Advokasi Komnas HAM juga sebaiknya diarahkan pada bidang pendidikan dan mendapat perlakuan yang sama di mata hukum.

Selain itu, media massa seperti televisi, media sosial, surat kabar, dan lain-lain diharapkan dapat menyajikan informasi secara lebih lanjut pada masyarakat mengenai lembaga Komnas HAM.

4 dari 4 halaman

Peran Mendikbud

Choirul menegaskan, ada baiknya materi HAM masuk dalam kurikulum. Hal ini bertujuan agar orang tahu bahwa dahulu kita pernah mengalami nuansa yang gelap. Oleh karena itu, masing-masing dari kita harus menjaga agar tidak terulang kembali.

"Kewajiban pada kita semua khususnya menteri pendidikan harus mensosialisasikan pendidikan hak asasi manusia, jangan hanya pendidikan yang menimbulkan inovasi atau pendidikan yang kemarin kami serukan, yaitu pendidikan toleran tapi pendidikan yang juga mengetengahkan kebenaran dalam konteks hak asasi manusia," ujar dia.

Reporter Magang: Bagus Kusumo Sejati [rnd]

Baca juga:
Tiga Pesan Komisi HAM untuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
Bertemu Mahfud, Komnas HAM Sepakat Cari Solusi Bersama Soal Pelanggaran HAM Masa Lalu
Komnas HAM Sebut Korban Kerusuhan 21-23 Mei Ditembak Profesional dan Terorganisir
Ini Kriteria Sosok Kabareskrim Baru Menurut Komnas HAM
Laporkan Pantauan Pemilu, Komnas HAM Belum Lihat Komitmen Jokowi & Prabowo Soal HAM
Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Pemerintah Diharapkan Tuntaskan Masalah HAM

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini