Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komitmen KY Perkuat Pemantauan Persidangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Komitmen KY Perkuat Pemantauan Persidangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Komitmen KY Perkuat Pemantauan Persidangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi marginal perempuan terjadi di berbagai bidang kehidupan baik di sektor publik maupun domestik, termasuk saat berhadapan dengan hukum.

Komitmen KY Perkuat Pemantauan Persidangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga eksternal pengawas hakim yang berwenang melakukan pencegahan dan penegakan kode etik hakim, termasuk dalam kasus perempuan berhadapan dengan hukum (PBH).

Salah satu bentuk komitmen KY terhadap kasus PBH adalah dengan memantau persidangan sesuai dengan Undang-Undang berlaku.

Adapun, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara untuk mendapatkan keadilan.

Komitmen KY Perkuat Pemantauan Persidangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

"KY mempunyai andil dalam pemenuhan hak PBH melalui tugasnya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan KEPPH,”

ujar Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah dalam pidato pembukaan peluncuran buku "Panduan Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat" di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Kamis (16/11).

“Pemantauan terhadap perkara PBH dimaksudkan untuk mengamati hakim dalam menerapkan asas-asas keadilan, non diskriminasi, dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak PBH sebagai wujud penegakkan KEPPH,”

sambungnya.

Lanjut, Nurjanah menyampaikan, KY merespons isu kesetaraan gender dalam sistem peradilan dengan menyusun buku "Panduan Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat" yang ditulis oleh Niniek Ariyani dan Dwi Agus Susilo.

Dengan memanfaatkan buku ini, masyarakat diharapkan dapat melakukan pemantauan mandiri secara akurat dalam perkara PBH, sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan yang berperkara di pengadilan.

Tak hanya itu, buku ini merupakan produk pertama KY mengenai peran lembaga dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Komitmen KY Perkuat Pemantauan Persidangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Turut hadir dalam agenda peluncuran sekaligus diskusi ini sebagai narasumber adalah Sukma Violetta (Anggota KY), Andy Yentriyani (Ketua Komnas Perempuan) dan Ninik Rahayu (Ketua Dewan Pers).

Diskusi dan peluncuran buku ini dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung dan hakim agung serta hakim-hakim dari empat lingkungan peradilan, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta Kepala-Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, perwakilan Kementerian/Lembaga terutama Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, perwakilan negara sahabat dan mitra pembangunan, akademisi, pegiat masyarakat sipil, media, dan mahasiswa.

Diskusi dan peluncuran buku ini diselenggarakan dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

Komitmen KY Perkuat Pemantauan Persidangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Gelar Rakornas, Ketua KPAI Sebut Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Indikator Penting Negara Maju
Gelar Rakornas, Ketua KPAI Sebut Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Indikator Penting Negara Maju

Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menyebut perwujudan kesejahteraan anak sejalan dengan komitmen SDGs

Baca Selengkapnya
Pesan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono ke Prajurit di Ujung Masa Jabatan
Pesan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono ke Prajurit di Ujung Masa Jabatan

Laksamana Yudo mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan tanpa henti, dedikasi, dan kerja keras.

Baca Selengkapnya
Keras, Yusril Sebut Ada Penyelundupan Hukum dalam Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres
Keras, Yusril Sebut Ada Penyelundupan Hukum dalam Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres

Terkait putusan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berkonsultasi dengan DPR untuk mengubah peraturan KPU. Namun, saat ini anggota DPR sedang reses.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Usai Putusan MKMK, Begini Kata Ketua TKN Prabowo-Gibran
Usai Putusan MKMK, Begini Kata Ketua TKN Prabowo-Gibran

Pihaknya yakin bahwa MK akan selalu memberikan yang terbaik sebagai lembaga tinggi negara.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Cak Imin: PKB Yakin UU IKN Harus Dilaksanakan
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Cak Imin: PKB Yakin UU IKN Harus Dilaksanakan

Cak Imin menyampaikan bahwa pernyataan tersebut merupakan hak masing-masing partai.

Baca Selengkapnya
Kekecewaan Panglima TNI Usai Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi di KPK
Kekecewaan Panglima TNI Usai Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi di KPK

KPK meminta maaf karena pihaknya tidak koordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Pengusaha Pemberi Uang ke Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
KPK Usut Pengusaha Pemberi Uang ke Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut perusahaan swasta pemberi uang kepada mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Baca Selengkapnya
Usai Putusan MK, Ini Sederet Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Selain Gibran Berpeluang Maju Pilpres
Usai Putusan MK, Ini Sederet Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Selain Gibran Berpeluang Maju Pilpres

Secara sederhana, maka seseorang yang belum mencapai umur 40 tahun dapat mencalonkan menjadi capres-cawapres, namun telah berpengalaman menjadi kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Hakim Nilai Lukas Enembe Berperilaku Tak Sopan Selama Persidangan, Jadi Hal Memberatkan
Hakim Nilai Lukas Enembe Berperilaku Tak Sopan Selama Persidangan, Jadi Hal Memberatkan

Jaksa menyakini Lukas Enembe terbukti menerima suap senilai Rp45,8 miliar dan gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar.

Baca Selengkapnya