Komisi VII DPR Desak Kementerian Pariwisata Atasi Masalah Breakwater Gili Meno dan Krisis Air Bersih

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Ervita Nursanty, mendesak Kementerian Pariwisata untuk segera menangani berbagai isu krusial di Gili Meno, Nusa Tenggara Barat. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR yang berlangsung di Jakarta pada Rabu lalu.

Salah satu masalah utama yang disoroti adalah pembangunan breakwater atau pemecah gelombang di Pantai Gili Meno yang dinilai merusak estetika destinasi wisata. Struktur beton tersebut tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga telah merusak terumbu karang di dasar laut.

Selain itu, Ervita juga menyoroti status kawasan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Gili Tramena) yang masih hutan konservasi dan terputusnya pasokan air bersih sejak 2024. Persoalan ini mengancam keberlangsungan pariwisata serta kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha di sana.

Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan Breakwater

Ervita Nursanty mengungkapkan bahwa pembangunan breakwater di Gili Meno dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek senilai sekitar Rp72 miliar ini tidak sesuai harapan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Beton-beton pemecah gelombang yang baru berusia tiga bulan tersebut kini mengganggu pemandangan laut dari vila-vila di sekitar pantai.

Lebih lanjut, beton-beton tersebut dilaporkan telah runtuh ke dasar laut, menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem terumbu karang yang vital bagi kelestarian bawah laut Gili Meno. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap dampak jangka panjang pada daya tarik wisata bahari. Komisi VII DPR meminta Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini.

Koordinasi lintas kementerian dianggap penting untuk memastikan keberadaan pemecah gelombang tidak semakin merusak terumbu karang dan keindahan alam. Kementerian Pariwisata diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam mencari solusi terbaik bagi lingkungan dan pariwisata Gili Meno.

Status Kawasan dan Krisis Air Bersih di Gili Tramena

Selain masalah breakwater, Ervita Nursanty juga mendesak Kementerian Pariwisata untuk mempertegas status kawasan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Gili Tramena). Meskipun telah menjadi destinasi prioritas, kawasan ini masih berstatus hutan konservasi sejak tahun 2021. Status yang belum jelas ini dapat menghambat pengembangan infrastruktur dan investasi pariwisata.

Isu krusial lainnya adalah terputusnya pasokan air bersih di Gili Tramena sejak tahun 2024. Masalah ini muncul akibat persaingan antara dua perusahaan, PT BAL dan PT TCN, yang bekerja sama dengan PDAM setempat. Kondisi ini sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari warga dan operasional usaha pariwisata.

Ervita meminta Kementerian Pariwisata untuk segera mengirimkan tim guna mengumpulkan data detail mengenai kedua permasalahan tersebut. Ia juga menyatakan kesediaannya untuk membantu dengan menyediakan data yang telah dikumpulkan dari pertemuan dengan pihak-pihak terdampak. Penanganan cepat dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menjaga reputasi Gili Tramena sebagai destinasi unggulan.

Sumber: AntaraNews