Komisi III Cecar Kepala BNPT: Kenapa Ada Korban Dulu Baru Dikejar?
Merdeka.com - Komisi III mencecar BNPT mengenai deteksi dini dan pencegahan aksi terorisme. Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir menyebut pihaknya heran mengapa harus ada aksi terorisme atau korban dulu baru kemudian ada penanganan dan pengejaran.
"Ini jadi pertanyaan Pak, kenapa bunyi dulu baru dikejar? Tunggu korban dulu, kok ada korban dulu baru dikejar?" kata Adies Kadir dalam rapat kerja Komisi III-BNPT di Kompleks Parlemen Senayan, Kamsi (21/11).
Ia menyebut aparat mengaku sudah mengetahui pelaku dan jaringan mana, namun tidak ada pencegahan aksi teror itu.
"Padahal setelah kejadian, kita tahu persis langsung itu di mana tempatnya, jaringannya apa, orangnya ada di mana, langsung itu. Sebenarnya kan mestinya sudah tahu ini barangnya. Kenapa tidak dicegah dulu?" ujarnya.
Harusnya Bisa Dicegah
Adies menyinggung kasus penusukkan kepada eks Menko Polhukam Wiranto yang seharusnya bisa dicegah.
"Ada (kasus) yang barusan itu dengan pejabat, sudah dekat-dekat di situ, berarti tahu nih orang nih, dekat-dekat dengan aparat, terus tiba-tiba dibiarkan dan terjadilah teror tersebut. Ini di mana letak pencegahannya itu Pak?"katanya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala BNPT Suhardi Alius menyebut pola pergerakan pelaku teroris selalu berubah-ubah.
"Modus mereka bergerak dan berubah ubah. Kalau ada bunyi pasti kita kejar pak," ujarnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi bertekad menjaga situasi kondusif tanpa gangguan apapun hingga pelaksanaan Pemilu 2024 tuntas.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaMomen Prabowo saat dicopot dari jabatannya di tubuh militer kembali jadi sorotan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dua Jenderal TNI kini tidak lagi pegang Komando Kodam, pindah ke mana sajakah mereka? Berikut ulasannya.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaPresiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya