Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kivlan: Pemerintah jangan minta maaf pada para eks-PKI

Kivlan: Pemerintah jangan minta maaf pada para eks-PKI Kivlan Zen. ©2014 Merdeka.com/Sukma Alam

Merdeka.com - Di hari pertama simposium 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi lain', pada Rabu (1/6) kemarin, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein mempertanyakan mengenai hasil dari simposium sebelumnya yang digelar di Hotel Arya Duta pada pertengahan Maret 2016 lalu.

Dirinya mengaku heran, mengapa pemerintah mau mengakui penyesalan atas kejadian 1965 kepada para eks-PKI yang menjadi korban-korbannya tersebut.

"Simposiun yang kemaren di Hotel Arya Duta, salah satu rekomendasinya (pemerintah) menyesal atas kejadian 1965 terhadap korban-korban orang-orang eks PKI, keluarganya dan pengikutnya," ujar Kivlan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6).

"Kenapa kepada orang PKI saja, orang kita yang mereka bunuh (bagaimana)? Yang para jenderal, (tokoh) Muhammadiyah dibunuh, di Solo, Banyuwangi, saya tahu semua," ujarnya menambahkan.

Selain meyakinkan bahwa PKI telah bangkit kembali dan sudah memiliki struktur partainya sampai ke desa-desa, Kivlan juga menyebut satu nama yang menurutnya menjadi pimpinan bagi kebangkitan PKI tersebut.

"Pimpinannya Wahyu Setiaji. Mereka sudah siap dengan 15 juta pendukungnya. Buktinya mereka menjadi anggota DPR, masuk ke partai-partai lain, mereka sebarkan brosur-brosur, majalah-majalah, majalah Historika, baca itu majalah," ujar Kivlan.

Untuk itu, Kivlan berharap agar pemerintah jangan sampai meminta maaf kepada para eks-PKI yang menjadi korban, dari kasus-kasus pembantaian di era 1965. Menurutnya, hanya karena reformasi yang terjadi di 1998 lah yang membuat para eks-PKI itu berani memunculkan diri, hingga ingin bangkit kembali saat ini.

"Rekomendasi ke pemerintah, jangan minta maaf, ini juga simposium. Pasukan kita siap perang kok. Pemerintah, sudah jangan ikut lagi simposium (seperti) yang ada di Arya Duta," ujar Kivlan.

"Gara-gara reformasi mereka sekarang hidup, mereka coba bangkit," pungkasnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cak Imin Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih
Cak Imin Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Penetapan presiden-wakil presiden pemenang Pilpres 2024 akan digelar di Kantor KPU, Jakarta, pada Rabu (24/4).

Baca Selengkapnya
Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden
Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden

hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.

Baca Selengkapnya
Polisi Terima 322 Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024, Turun Drastis dari 2019
Polisi Terima 322 Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024, Turun Drastis dari 2019

Sebanyak 65 kasus di antaranya tengah ditangani kepolisian.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi

Empat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang MK

Baca Selengkapnya
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
MK Tidak Temukan Masalah Pencalonan Gibran Jadi Cawapres dan Bukti Intervensi Presiden
MK Tidak Temukan Masalah Pencalonan Gibran Jadi Cawapres dan Bukti Intervensi Presiden

MK memutuskan pada sidang PHPU hari ini bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan.

Baca Selengkapnya