Kivlan: Pemerintah jangan minta maaf pada para eks-PKI
Merdeka.com - Di hari pertama simposium 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi lain', pada Rabu (1/6) kemarin, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein mempertanyakan mengenai hasil dari simposium sebelumnya yang digelar di Hotel Arya Duta pada pertengahan Maret 2016 lalu.
Dirinya mengaku heran, mengapa pemerintah mau mengakui penyesalan atas kejadian 1965 kepada para eks-PKI yang menjadi korban-korbannya tersebut.
"Simposiun yang kemaren di Hotel Arya Duta, salah satu rekomendasinya (pemerintah) menyesal atas kejadian 1965 terhadap korban-korban orang-orang eks PKI, keluarganya dan pengikutnya," ujar Kivlan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6).
"Kenapa kepada orang PKI saja, orang kita yang mereka bunuh (bagaimana)? Yang para jenderal, (tokoh) Muhammadiyah dibunuh, di Solo, Banyuwangi, saya tahu semua," ujarnya menambahkan.
Selain meyakinkan bahwa PKI telah bangkit kembali dan sudah memiliki struktur partainya sampai ke desa-desa, Kivlan juga menyebut satu nama yang menurutnya menjadi pimpinan bagi kebangkitan PKI tersebut.
"Pimpinannya Wahyu Setiaji. Mereka sudah siap dengan 15 juta pendukungnya. Buktinya mereka menjadi anggota DPR, masuk ke partai-partai lain, mereka sebarkan brosur-brosur, majalah-majalah, majalah Historika, baca itu majalah," ujar Kivlan.
Untuk itu, Kivlan berharap agar pemerintah jangan sampai meminta maaf kepada para eks-PKI yang menjadi korban, dari kasus-kasus pembantaian di era 1965. Menurutnya, hanya karena reformasi yang terjadi di 1998 lah yang membuat para eks-PKI itu berani memunculkan diri, hingga ingin bangkit kembali saat ini.
"Rekomendasi ke pemerintah, jangan minta maaf, ini juga simposium. Pasukan kita siap perang kok. Pemerintah, sudah jangan ikut lagi simposium (seperti) yang ada di Arya Duta," ujar Kivlan.
"Gara-gara reformasi mereka sekarang hidup, mereka coba bangkit," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penetapan presiden-wakil presiden pemenang Pilpres 2024 akan digelar di Kantor KPU, Jakarta, pada Rabu (24/4).
Baca Selengkapnyahakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca SelengkapnyaSebanyak 65 kasus di antaranya tengah ditangani kepolisian.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaEmpat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang MK
Baca SelengkapnyaMeski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaMK memutuskan pada sidang PHPU hari ini bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan.
Baca Selengkapnya